Siapkan Pengadaan HBS, Indonesia Bisa Layani Telekomunikasi Nasional Hingga ASEAN
Lebih Efisien
Menkominfo menyatakan saat ini, sudah ada 350 ribu titik layanan publik yang mendapat layanan jaringan pita lebar. Menurut Menteri Johnny, sisa titik layanan publik perlu dilayani dengan pengadaan satelit telekomunikasi.
“Dengan jumlahnya saat ini tidak kurang dari 150 ribu titik, yang belum mendapat layanan internet dari 500 ribu titik layanan publik. Dengan demikian, maka satelit yang dibangun untuk kepentingan Indonesia sebesar 300 Gbps,” jelasnya.
Baca Juga: Dipimpin Kemenkominfo, Ini Dia Rangkaian Kegiatan Forum DEWG Presidensi G20 Sepanjang 2022
Rata-rata benchmark harga sewa kapasitas satelit di dunia berkisar USD400 per Mbps per bulan. Dari waktu ke waktu harga sewa itu terus mengalami penurunan. Menurut Menkominfo, saat ini harga sewa berada di kisaran USD150 per Mbps per bulan.
“Namun demikian, Satelit SATRIA dan Hot Backup mampu membuatnya menjadi lebih efisien dengan biaya sekitar USD45 per Mbps per bulan. Jadi jauh lebih efiesien, itulah salah satu kombinasi pilihan jenis-jenis satelit. Kita memilih satelit telekomunikasi yang besar agar biaya per Mbps menjadi lebih efisien,” tandasnya.
Dalam acara itu, Menteri Johnny menyaksikan seremoni penandatanganan dua kontrak pengadaan antara Kementerian Kominfo dengan Kemitraan Nusantara Jaya. Kontrak pertama ditandangani Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif; Direktur Utama PT Satelit Nusantara 5, Agus Budi Cahyono; Direktur PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera, Raffi Tawar; Dua Direktur dari PT DSST MAS Gemilang, Alex Sutanto dan Paulus Yuniardi; Direktur Utama PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera, J. Indri Priatmojo dan Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso.
Untuk kontrak yang kedua, penandatanganan dilakukan Pejabat Pengelola Komitmen BAKTI Kominfo Mutsla Adlan bersama mitra terkait.
Baca Juga: Cakupan Vaksinasi Tinggi, Kemenkominfo Ingatkan untuk Tetap Disiplin Prokes
Hadir dalam acara itu Dewan Pengawas dan Direksi BAKTI Kementerian Kominfo, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Dodi Setiadi; Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail; Direktur PPKBLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agung Yulianto; Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kominfo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar