Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Petinggi Parpol hingga Menteri Berani Usul Tunda Pemilu, Muhammadiyah Kasih Pesan Menohok

Petinggi Parpol hingga Menteri Berani Usul Tunda Pemilu, Muhammadiyah Kasih Pesan Menohok Kredit Foto: Antara/Risky Andrianto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas ikut angkat bicara terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan isu 3 periode.

Busyro Muqoddas menilai, wacana itu diangkat karena syahwat politik dari kalangan penguasa.

Baca Juga: Ikut-Ikutan Luhut, PKS Ternyata Juga Punya Big Data, Tapi...

Mereka ingin melanggeng kekuasaan meskipun itu bertentangan dengan konstitusi.

“Ide itu menunjukkan menguatnya nafsu dan syahwat politik di kalangan penguasa, untuk tujuan apa, pengawetan kekuasaan oleh elite parpol (partai politik) dan kalangan Presiden Jokowi di Istana,” ujar Busyro dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, dikutip Jumat 18 Maret 2022.

Dia menilai, penguasa dan elit politik yang mengusulkan perpanjang masa jabatan merupakan sikap vulgar dan tak punya malu.

Bahkan dia menyebut mereka seperti keledai politik.

“Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar banget, tidak ada rasa malu, seperti keledai-keledai politik saja, tidak belajar dari masa lalu,” kata dia.

Walaupun inskonstitusional, elite politik dan penguasa terus saja menggulirkan ide penundaan pemilu.

Ide ini tentu akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan mengawetkan kekuasaan elite politik.

Baca Juga: Jika Wacana Penundaan Pemilu Berlanjut, Pengamat Meminta Masyarakat Lakukan Ini

“Ketika konstitusi ini dilanggar dengan sengaja, dengan cara berpikir keledai-keledai politik, itu selain penistaan terhadap konstitusi, itu juga teroris terhadap rakyat terhadap kebangsaan kita,” tutur Busyro.

Diketahui, para elit politik dan pejabat negara yang ngotot usul perpanjang masa jabatan dan tunda pemilu 2024, di antaranya, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: