Dugaan Permainan Kartel Menguat Soal Polemik Minyak Goreng, YLKI Bersuara Lantang: Kami Mendesak...

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menyelidiki dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan komoditas terkait.

"YLKI terus mendesak KPPU untuk mengulik adanya dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Jumat (18/3/2022).

Hal ini lantaran sebelumnya, ketersediaan minyak goreng khususnya minyak goreng kemasan sederhana hingga premium langka di pasaran baik di pasar modern, ritel modern, ritel tradisional, juga pasar tradisional.

Baca Juga: Masalah Minyak Goreng Sudah "Antarkan" Warga Masuk Liang Kubur, Mendag Lutfi Ngaku Bahwa Ada...

Kelangkaan stok minyak goreng terjadi ketika pemerintah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi sebesar Rp14 ribu per liter untuk kemasan premium, Rp13.500 per liter untuk kemasan sederhana, dan Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah.

Lucunya, saat pemerintah mencabut kebijakan HET dan mengembalikan harga minyak goreng kemasan premium dan sederhana kepada mekanisme pasar, stok minyak goreng secara tiba-tiba banjir di pasaran dengan harga di kisaran Rp23 ribu hingga Rp25 ribu per liter.

Menurut Tulus, kebijakan pemerintah sebelumnya yang menerapkan HET minyak goreng tidak efektif dan malah menyebabkan kelangkaan, dikarenakan kebijakannya melawan pasar di mana mengharuskan harga maksimal Rp14 ribu rupiah padahal harga keekonomian sesuai mekanisme pasar di atas itu.

"Selama ini intervensi pemerintah pada pasar minyak goreng dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat," katanya.