Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tjahjo Kumolo Tunjuk Yogyakarta Jadi Percontohan Pengentasan Kemiskinan

Tjahjo Kumolo Tunjuk Yogyakarta Jadi Percontohan Pengentasan Kemiskinan Seorang lansia menggunakan sepeda memasuki perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, Minggu (17/6/2018). | Kredit Foto: Hafit Yudi Suprobo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memilih Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah pilot projectatau proyek percontohan pengentasan kemiskinan.

Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Aris Riyanta menuturkan DIY dipilih karena dinilai unik sebab birokrasimya terbaik se-Indonesia,  serta nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi tetapi angka kemiskinan juga terbilang tinggi.

“Birokrasi di DIY mendapatkan nilai AA, IPMnya pun tinggi yanag mengindikasikasikan adanya pengeluaran. Tapi dilihat dari pengeluaran konsumsi cenderung rendah, sehingga angka kemiskinan tinggi. Ini perlu dikaji,”Kata Aris.

Aris menjelaskan terget utama program pilot project ini adalah menurunnya angka kemiskinan.Melalui program itu, menurut dia nantinya terlihat terlihat di dalam penyusunan langkah-langkah teknis, mulai dari sasaran, perencanaan, eksekusi dan evaluasi.

“DIY dalam hal ini melibatkan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dipilih sebagai pilot project pengentasan kemiskinan oleh Kemenpan RB. Tadi dibahas bagaimana teknis pengentasan kemiskinan dari 2 daerah tersebut melalui skema kolaborasi dari stakeholder yang terlibat,” ungkap Aris.

Aris mengatakan apabila program itu sudah berjalan sesuai target dengan indikator mampu menurunkan kemiskinan,maka mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan implementasi akan menjadi bagian yang bisa direplikasi secara nasional.

Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur Dan Masyarakat Agus Uji Hantara menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh daerah yang dipilih dalam pilot project ini.

Baca Juga: Sebelum Ramadan, Puan Minta Sengkarut Minyak Goreng Diselesaikan

Pemilihan daerah untuk dijadikan pilot project menurutnya harus memiliki regulasi dan kebijakan yang baik, SDM yang mumpuni dan profesional, tatakelola kelembagaan yang baik, serta tatakelola akuntabilitas yang juga baik.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Bagikan Artikel: