Timbulkan Tanda Tanya, Ini 5 Poin Penting Mengapa IDI 'Tendang' dokter Terawan

1. Dokter Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi sesuai SK MKEK No. 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 sampai hari ini.
2. Mantan Menteri Kesehatan ini melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai. Sementara itu, Vaksin Nusantara masih menjadi bahan perdebatan karena ketidakjelasannya.
3. Terawan Agus Putranto bertindak sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang mana badan tersebut dibentuk tanpa melalui prosedur sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (ORTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI.
4. Dokter Terawan menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 163 / AU / Sekr PDSKRI / XII / 2021 pada tanggal 11 Desember 2021 yang memuat instruksi "kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSKRI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri" acara PB IDI.
5. Yang bersangkutan mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat. Lebih lanjut, salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan berisikan pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan/atau terkena sanksi IDI.

Ketua Panitia Muktamar ke-31 IDI, dr Nasrul Musadir Alsa mengungkapkan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK sebagai berikut:

1. Meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen kepada Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad. sebagai anggota IDI.
2. Pemberhentian tersebut dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Baca Juga: Tegaskan Sikap Perindo, Suara Hary Tanoesoedibjo Menggelegar Soal Penundaan Pemilu: Kami...

Pandu Riono turut menjelaskan dalam laman Instagramnya, dr. Terawan sebelumnya pernah mendapat pemecatan sementara pada tahun 2018 sebelum menjadi Menteri Kesehatan. Permasalahan ini tidak lain karena pelanggaran etika kedokteran yang tak kunjung diselesaikan. Berikutnya, sempat ada penundaan agar terdapat perubahan, tetapi tidak terjadi hingga tahun 2022.

Hayuning Ratri Hapsari