Kemenkeu Sebut Potensi Pendapatan Pajak Jabar Masih Tinggi

"Hal ini dapat terus disinergikan agar dapat dipastikan bahwa kesempatan para pelaku kejahatan di bidang perpajakan untuk melakukan pelanggaran menjadi sangat sempit ruang geraknya," tegasnya.

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, II dan III dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pembimbing dan pelayan Wajib Pajak juga dituntut agar memastikan bahwa hak dan kewajiban Wajib Pajak tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum).

Baca Juga: Menkeu Minta DJP Beri Sosialisasi yang Membumi untuk Masyarakat

"Kantor Wilayah DJP di Jawa Barat sadar akan keterbatasan yang dimiliki sehingga perlu melakukan sinergi peran dan fungsi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya di Jawa Barat yaitu dengan Kepolisian Daerah (Polda Jabar) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati Jabar) sehingga akan menghasilkan harmoni dalam mempersempit celah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan," jelasnya.

Adapun, Wakil Kepala Polda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi merespons positif inisiasi DJP Jabar terkait penegakan hukum di bidang perpajakan.

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut I Optimis Capai Target Pajak Rp17,69 Triliun

"Hasil dari FGD ini akan memberikan sejumlah rekomendasi untuk koordinasi penegakan hukum di bidang perpajakan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana menambahkan pihaknya akan mengoptimalkan faktor penerimaan pajak sebagai instrumen dinamika pembangunan.

"Kami mengajak masyarakat untuk selalu taat pajak dan memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini merupakan sinergi menuju harmoni," pungkasnya.