Teriakan APDESI Dukung Jokowi 3 Periode Diskakmat Pakar: Melanggar Konstitusi!

Kepala desa yang tergabung dalam APDESI mendukung presiden Jokowi 3 periode. Hal ini menurut Ketua Umum APDESI adalah sebagai timbal balik atas dikabulkannya tuntutan yang diajukan APDESI.

"Kesepakatan semacam ini tentunya tidak elok dilakukan oleh Presiden dan pemerintah Desa karena mengarah kepada pelanggaran konstitusi, padahal mereka seharusnya menjaga dan menyerukan agar konstitusi ini dipatuhi oleh seluruh masyarakat," ungkap Achmad Nur Hidayat MPP, Pakar Kebijakan Publik NARASI INSTITUTE dalam keterangannya pada Rabu (30/3/2022).

Baca Juga: Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Natalius Pigai Senggol Kades Bisa Dilaporkan ke KPK, Siap-siap!

Berbeda halnya jika rakyat sipil yang beraspirasi melalui parlemen, tentunya aspirasi mereka harus didengarkan.  

"Ini sungguh mempertontonkan sebuah upaya eksplisit untuk melanggar konstitusi. Publik melihat bahwa ini adalah upaya sistematis ke arah perpanjangan periode untuk melegitimasi big data yang pernah digembar-gemborkan sebelumnya oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan." 

Tentunya jika ada upaya masif apalagi ada rencana deklarasi untuk menukung Jokowi 3 periode pasca lebaran ini dikategorikan sebagai upaya untuk melanggar konstitusi maka Polisi sebagai lembaga penegak hukum harus mencegah agar upaya ini tidak dilakukan.

Ditambah lagi sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 di Pekanbaru ada masyarakat yang kesal karena merasa dibohongi.

"Mereka diminta hadir untuk bagi-bagi minyak goreng di GOR Kompleks Stadion Kaharudin Nasution yang ternyata setelah usai bagi-bagi kupon untuk sembako, acara tersebut bukanlah acara aksi sosial melainkan gerakan politik untuk deklarasi dukungan Presiden Jokowi 3 periode."

Ini akan mencoreng wajah pemerintah dan akan tercatat menjadi sejarah yang buruk bagi demokrasi di Indonesia. Karena ini adalah upaya rezim pemerintahan yang menggunakan kekuasaan untuk melanggar konstitusi.

Prosedural amandemen seolah-olah hanya aspek mekanisme legal saja tapi tidak dipertimbangkan tentang prinsip demokrasi itu sendiri sebagai nilai moral."

Dalam hal ini sebaiknya Jokowi dan para pendukungnya harus mendengarkan suara publik yang telah banyak menolak narasi penundaan pemilu dan perpanjangan presiden 3 periode.

"Tapi energi dan pikirannya fokuskan kepada penangangan persoalan-persoalan yang sedang terjadi seperti pemulihan ekonomi, menurunkan harga-harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat karena ini membuat masyarakat menderita," pungkasnya.