Penyerahan LKPP Tahun 2021 dari Kemenkeu ke BPK RI

"APBN hadir dan bekerja keras untuk melindungi rakyat dari ancaman jiwa akibat pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. APBN menjadi responsif, fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, tetapi tetap harus pruden untuk menjaga keberlangsungan jangka menengah," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP setiap tahun. Komitmen tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 2021, antara lain: (i) menyempurnakan tata kelola, peraturan, dan kebijakan di bidang keuangan negara, (ii) menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai rekomendasi BPK, (iii) melakukan pembinaan kepada seluruh kementerian negara/lembaga sehingga dapat meminimalkan temuan berulang, (iv) serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya agar berjalan secara komprehensif dan efektif.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Potensi Pendapatan Pajak Jabar Masih Tinggi

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas lima kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016 sampai LKPP Tahun 2020 yang menjadi LKPP pertama yang disusun atas pelaksanaan pengelolaan APBN pada masa pandemi.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa diperlukan kerja sama dan partisipasi seluruh instansi pemerintah dan dukungan penuh dari BPK, agar Opini WTP atas LKPP dapat tetap dipertahankan.

Meskipun begitu, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun APBN atau keuangan negara menjadi instrumennya.