Prajurit TNI AD mengikuti Apel Gelar Pasukan Jajaran TNI Angkatan Darat (AD) Wilayah Jabodetabek di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Dalam apel tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menekankan tujuh pedoman harian yang harus diterapkan para prajurit TNI AD salah satunya implementasi sapta marga sumpah prajurit dan 8 wajib TNI di mana pun berada. | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Anggota Komisi I DPR RI fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengatakan sudah seharusnya memang rekrutmen prajurit TNI tidak melihat latar belakang hingga sejarah masa lalu.
Hal itu disampaikan Rizki menanggapi soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Baca Juga: Bolehkan Keturunan PKI Jadi Prajurit, Komnas HAM Apresiasi Panglima TNI: Sejalan dengan Prinsip...
Rizki mengatakan, penilaian untuk menjadi anggota TNI sudah seharusnya ditetapkan berdasarkan potensi individu untuk menjadi prajurit yang profesional dan modern.
"Terlepas dari latar belakang sejarah, keluarga, agama, ras, dan apa pun itu, hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan negara melalui TNI harus dijunjung tinggi dan diakomodasi secara objektif," kata Rizki kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Rizki menyampaikan, meski notabene disebut keturunan anggota PKI, namun ia yakin ideologi tidak akan diwariskan secara genetik.
"Karena itu pula, kecintaan perwira militer terhadap negara juga harus ditanamkan secara konsisten agar menjadi watak mereka ketika bertugas," tuturnya.
Baca Juga: Panglima TNI Bolehkan Keturunan PKI Jadi Prajurit, DPR: Sudah Jelas dan Terang Benderang...
Lebih lanjut, Rizki mengatakan Komisi I DPR sendiri akan terus mengingatkan pihak TNI untuk menjaga nilai-nilai Pancasila.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
