"Ini adalah hal yang bagus karena sekarang risiko bergeser kepada sektor keuangan, dengan adanya Fed fund rate yang meningkat, inflasi tinggi, suku bunga akan naik, dan ini akan mempengaruhi yield, tentu SBN harus terus kita jaga. Dan dengan adanya penerbitan yang menurun, kita bisa menghindari dari sebagain risikonya," ujar Menkeu.
Penyesuaian strategi utang, menurut Sri Mulyani, dilakukan mulai akhir Februari 2022, melalui adanya penyesuaian jumlah penerbitan, tenor yang diterbitkan, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.
Baca Juga: Gerah terus Dikejar Sri Mulyani, Bambang Trihatmodjo Tegaskan Uang Sea Games Bukan dari APBN
Di saat yang sama, pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam skema burden sharing untuk membiayai APBN.
BI tercatat telah membeli surat utang senilai Rp 8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp 6,06 triliun dan SBSN Rp 2,70 triliun.
Baca Juga: Bidik Penyaluran KUR Rp1 Triliun, Bank DKI Kolaborasi dengan Kemenkeu
"SKB III BI akan dilakukan pada semester kedua (2022) sehingga memberikan penopang bagi kita untuk menghadapi situasi, volatilitas, dan risiko yang meningkat dari pasar obligasi dan kenaikan suku bunga yang meningkat dari tren global," ungkap Sri Mulyani.
Porsi penarikan utang sepanjang 2022 akan terus dijaga mengingat keberadaan tekanan global yang berpotensi berdampak terhadap kondisi APBN.
"Ini adalah cara kita untuk melindungi APBN, karena APBN harus terus dijaga kesehatannya, agar APBN bisa melindungi masyarakat dan melindungi ekonomi nasional," imbuh Sri Mulyani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Ayu Almas