Wamenkeu: Menuju Transisi Energi Hijau, Investasi Pendanaan Swasta Diperlukan Selain APBN

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara menyatakan Komitmen Indonesia untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang berbahaya bagi lingkungan terus digaungkan, termasuk melalui pengembangan energi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi hingga 29% dengan upaya sendiri atau hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 nanti. Berbagai kebijakan dilakukan untuk memastikan agar target ini dapat direalisasikan. 

Ia mengatakan salah satu komponen penting dalam upaya penurunan emisi adalah pendanaan, baik melalui APBN maupun mobilisasi dana sektor swasta. 

Baca Juga: Subholding Gas Pertamina Uji Coba Pemanfaatan CNG, Dukung Pemanfaatan Energi Bersih di Bali

“Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah (untuk menarik investasi dari sektor swasta) adalah menunjukkan komitmen melalui pendanaan publik. Bagi Indonesia, ini termasuk pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak yang sudah kita lakukan dalam lima tahun terakhir. Penurunan subsidi ini cukup menantang mengingat harga minyak dunia saat ini sedang bergejolak”, ungkap Suahasil dalam keterangannya, Jumat (1/4/2022). 

Hal lain yang dilakukan Indonesia adalah climate budget tagging dalam APBN. Ini menjadi komitmen semua kementerian untuk menunjukkan anggaran mitigasi perubahan iklim masing-masing. Saat ini, baru 34% kebutuhan mitigasi perubahan iklim yang dipenuhi dengan APBN. 

“Kita mendorong partisipasi sektor swasta melalui sisi belanja maupun sisi pendanaan. Dari sisi pendanaan, kita melakukan penerbitan sukuk hijau (Green Sukuk) yang konsisten diterbitkan secara reguler dalam lima tahun terakhir”, lanjut Suahasil.