Wamenkeu: Menuju Transisi Energi Hijau, Investasi Pendanaan Swasta Diperlukan Selain APBN

Indonesia juga telah menerbitkan taksonomi hijau yang akan digunakan pemerintah untuk memisahkan sektor dan subsektor usaha yang ramah lingkungan, kurang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Ini bertujuan untuk mendorong inovasi penciptaan produk, proyek, inisiatif hijau sesuai dengan standar Pemerintah. 

Pajak dan taksonomi hijau merupakan instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim. Menjadi hal penting bagi Indonesia untuk menyediakan platform yang tidak hanya menjadi katalis dana publik, tapi juga katalis partisipasi sektor swasta. 

Indonesia bersama Bank pembangunan Asia (ADB) telah meluncurkan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism) sebagai platform yang menggabungkan fasilitas penurunan karbon dan energi terbarukan.

“Mekanisme Transisi Energi merupakan instrumen penting untuk mencapai gol penurunan emisi, terutama untuk Indonesia yang 70% listriknya berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara”, terang Suahasil. 

Dalam mitigasi perubahan iklim Indonesia, kearifan lokal juga berperan vital terutama karena bentuk geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan. “Infrastruktur daerah dan bagaimana masyarakat daerah mengelola sampah merupakan potongan-potongan upaya kecil yang ketika disatukan dapat memberikan kontribusi besar”, papar Suahasil. 

Ke depan, Indonesia berkomitmen untuk terus mengupayakan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendanaan hijau. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal akan digunakan untuk terus mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau. 

Suahasil menjadi panelis dalam sesi Green Finance bersama para tokoh terkemuka lainnya, yaitu Rhian-Mari Thomas (CEO, Green Finance Institute), Werner Hoyer (Presiden Bank Pengembangan Eropa), Kreshnik Bekteshi (Menteri Perekonomian Republik Makedonia Utara), Aminath Shauna (Menteri Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Teknologi Republik Maladewa), dan Naoshi Hirose (Wakil Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Industri Jepang).