Ingatkan Ancaman Ketimpangan Ekonomi, Ex-Menkeu Minta Pemerintah Lakukan Targeted Subsidi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era SBY, Chatib Basri menilai subsidi terhadap komoditas kerap tidak tepat sasaran. Hal ini bisa dilihat dari apa yang terjadi selama ini pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG). Kondisi tersebut tentu akan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi nasional, menurut Chatib.

Dalam paparannya, Chatib menjelaskan bahwa penyaluran subsidi terhadap komoditas yang tidak tepat sasaran ini dapat membuka celah atau memberi kesempatan kepada masyarakat menengah dan atas untuk turut menikmati subsidi tersebut. Hal ini mengakibatkan, penyaluran subsidi menjadi tidak tepat sasaran dan berpengaruh juga untuk memberatkan APBN.

Baca Juga: Ex-Menkeu Menilai Langkah Pemerintah Memberikan BLT Minyak Goreng Sudah Tepat

"Subsidi dalam bentuk komoditas itu tidak well targeted, bahkan dalam beberapa konteks dapat memperburuk ketimpangan, yang miskin dapat sedikit, yang kaya dapat banyak," kata Chatib saat menjadi narasumber dalam Indonesia Macroeconomic Updates, Senin (4/4/2022).

Chatib Basri juga menggarisbawahi, dengan terjadinya pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran ini, masyarakat menengah dan atas bisa terus mampu membeli BBM dan LPG bersubsidi tanpa adanya batasan. Sedangkan untuk masyarakat bawah akan kesulitan mendapatkan subsidi tersebut karena mereka sendiri mungkin akan kesulitan untuk membeli makan. Maka dari itu, secara tidak langsung masyarakat menengah dan atas dapat memperoleh subsidi lebih banyak dari masyarakat miskin.

Lebih lanjut, Chatib menyarankan kepada pemerintah untuk memperbanyak subsidi yang menyasar masyarakat tertentu (targeted subsidy), seperti hal-nya pada subsidi listrik dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Langkah tersebut dapat memastikan subsidi yang diberikan tepat pada sasaran, sehingga penggunaan APBN semakin optimal kedepannya.

"Kebijakan subsidi yang targeting orang lebih efektif, logikanya lebih sederhana daripada menyubsidi dalam bentuk barang. Perlindungan sosial harus melindungi masyarakat yang rentan," imbuh Chatib Basri.