Anggota Komite IX DPR RI Meminta BPOM Sidak Peredaran Jajanan Anak di Sekolah

Anggota Komite IX DPR RI Krisdayanti meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sidak di berbagai sekolah. Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah yang baik untuk memantau peredaran jajanan di sekolah, terutama jajanan yang tidak diperbolehkan oleh BPOM.

"Saya minta BPOM memberikan anggaran khusus untuk memeriksa sekolah, Bu. Karena sekolah saya SD Ngaglik, (di) Batu, tahun lalu lagi ditemukan manisan tapi masih belum ada BPOM (lisensi) di ke belakang," kata Anggota IX DPR RI, Krisdayanti, kepada Warta Ekonomi, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga: BPOM Ingatkan Berhati-hati dengan Produk Jamu Mengandung Bahan Kimia

Ia menemukan ada jajanan dengan permen BPOM yang tidak berizin. Selain itu, lanjut Krisdayanti, perlu adanya sosialisasi dengan industri jajanan untuk anak-anak. Sebab, dia sendiri khawatir jika industri dalam negeri berhenti berproduksi. Terutama bagi kesehatan anak-anak bangsa.

"Artinya kita juga ingin home industry ini bisa terus berkembang, alhamdulillah masih bisa berproduksi, masih bisa ada pemasukan. Tapi kita akan lebih kesal jika anak kita mengonsumsi makanan yang mengandung racun," kata Krisdayanti.

Baca Juga: Dukung Pendidikan Anak Kurang Mampu, Midea Donasi Alat Elektronik pada Sekolah Tangan Pengharapan

Oleh karena itu, keamanan bahan untuk pembuatan jajanan anak harus dipastikan sampai disetujui oleh BPOM. Dia berharap BPOM bisa mengimplementasikan usulannya tentang kegiatan pemeriksaan di sekolah dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengawal distribusi jajanan di sekolah.

"Jadi, saya berharap BPOM bisa menghabiskan anggaran untuk pemeriksaan sekolah. Kemudian (jika) masih ada pelanggaran, mereka akan segera menegur agar sekolah dapat melaporkan langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Budaya, hal-hal seperti itu bisa seperti itu, saya kira lebih efisien dan efektif, bu," kata anggota DPRD V (dapil) Jatim.