Luhut Dapat Jabatan Lagi dan Dijuluki Prime Minister, PPP: Terkesan Memiliki Kewenangan Lebih

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang baru-baru ini mendapatkan julukan prime minister. Menurutnya hal tersebut bisa saja benar.

Seperti diketahui, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang disebutnya sebagai prime minister. Menurut Bambang Pacul, Prime Minister ini adalah menteri utama.

"Namanya Menko, wah dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, ya dari aspek itu ya bisa saja benar," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Kamis (7/4/2022).

Baca Juga: Gokil! 14 Jabatan Ini Pernah Diemban Luhut di Era Jokowi

Menurut Politisi PPP Baidowi hal ini karena Luhut Panjaitan kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya. Salah satunya terkait penundaan pemilu.

"Tetapi apakah kemudian yang menjadikanya dinilai seperti itu, karena mungkin Pak Luhut sering berbicara dianggap di luar konteks tupoksinya," katanya dilansir detikcom.

"Sempat bicara tentang big data, tentang penundaan pemilu padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," kata Baidowi.

Baca Juga: Kasih Luhut Jabatan Lagi, Iwan Sumule Sebut Jokowi Aneh: Dah Tahu Suka Bikin Gaduh

Oleh karena itu, Politisi PPP ini menilai orang yang berbicara di luar tupoksinya terkesan memiliki kewenangan lebih.

"Jadi memang kalau orang bicara di luar tupoksinya memang terkesan dilihat memiliki kewenangan yang lebih," ujarnya.

Berita sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menyentil Luhut Binsar Panjaitan dengan menyebutnya prime minister. PDIP menyebut Luhut memiliki power politik kuat.

Bambang Wuryanto menyindir Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang sempat bicara soal penundaan Pemilu 2024. Dia menyebut Menko Marves Luhut Panjaitan, sang 'prime minister' yang memiliki power politik kuat.

Baca Juga: Di Bawah Kepemimpinan Jokowi, Refly Harun: PDIP Ciut Dibandingkan Luhut

Awalnya, Bambang Pacul bicara soal respons dirinya atas arahan Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Dia setuju dengan arahan Presiden Jokowi tersebut.

"Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. 'Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu'. Boleh dong," kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

"Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk," katanya lagi.

Baca Juga: Komentar Pedas Puan ke Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu, Saya Tidak Mau Terpengaruh

Bambang lantas meminta para menteri Jokowi sadar posisi. Dia menyebut arahan Jokowi sebagai peringatan.

"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi," katanya.

"Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," ujarnya.