Marak Kasus Robot Trading Ilegal, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tanggap dan Responsif

Intan menilai pengawasan dan evaluasi secara reguler dari aktivitas robot trading bukan hanya untuk meminimalisasi risiko kerugian masyarakat namun agar ekosistem trading di Indonesia sehat.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengaku gerah dengan kinerja Bappebti karena seharusnya lembaga tersebut memiliki instrumen pengawasan yang memadai.

Baca Juga: Bagi-Bagi THR Buat Lebaran, ZFX Indonesia Gelar Kontes Trading

Herman juga meminta Bappebti lebih gencar memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa 'dimasuki' masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik. Bappebti, menurut dia seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.

"Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan," katanya.

Baca Juga: Akhirnya... Guru Trading Indra Kenz jadi Tersangka, Langsung Ditahan??

Politikus Partai Demokrat itu mengaku heran dengan kondisi internal Bappebti karena ada posisi Dirjen yang kosong tiga bulan sehingga diisi oleh Plt.

Oleh karena itu, menurut Herman, sudah tepat jika dilakukan restrukturisasi Bappebti untuk memperkuat dan meningkatkan kinerjanya.

"Kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital," kata Intan.