Utang Indonesia Terus Bertumbuh, Beban Bagi Presiden Sejanjutnya

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyebut tingginya utang Indonesia saat ini bisa menjadi beban bagi presiden selanjutnya. Pasalnya, utang Indonesia yang mencapai 7.000 triliun harus ditanggung negara dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, presiden selanjutnya mendapat beban yang berat karna harus memikirkan soal utang negara, sekaligus menjalankan program kerjanya dengan baik.

Baca Juga: Singgung Utang Luar Negeri Indonesia, Rocky Gerung: Jokowi Tinggalkan Utang yang Berbahaya

"Dengan kata lain Presiden berikutnya setelah Jokowi harus menanggung utang yang sedemikian besar. Hal ini sangat dilematis karena disisi lain Presiden kedepan harus mampu menjalankan program-program kerjanya dengan lebih baik," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.

Kata Achmad, tentunya program kerja Presiden selanjutnya akan memakan biaya besar. Namun di sisi lain, Presiden baru nantinya harus tetap membayar utang negara. Achmad menyebut itu hal dilematis yang harus diterima penerus Presiden Jokowi.

"Ini akan seperti menelan buah simalakama, karena secara bersamaan Presiden berikutnya harus membayar utang-utang negara juga," katanya. menjelaskan.

Tak hanya itu, hutang ini juga akan jadi hambatan pembangunan nantinya. Apalagi jika situasi ekonomi belum membaik, Indonesia terpaksa harus menambah utangnya. 

Tetapi, ia menambahkan, besarnya utang akan berdampak positif bila itu disalurkan untuk proyek yang menghasilkan. Sayang, kebanyakan pinjaman itu, bagi Achmad, tidak produktif.

"Utang ini akan positif bila disalurkan untuk proyek-proyek yang memilik return, akan tetapi ternyata faktanya tambahan utang saat ini tidak efisien untuk mendukung pembangunan dan produktivitas," jelasnya. "Sementara ini pembayaran bunga utang terus meningkat sementara subsidi cenderung turun.  Ini bisa kita lihat dari alokasi anggaran APBN. Artinya hal tersebut sifatnya fundamental dan struktur, sehingga siapapun presidennya, dari manapun dia datang, dia harus menjalankan APBN seperti ini."