Larangan Ekspor Seharusnya Dongkrak Harga TBS Petani Kelapa Sawit, Ini Kata Pengamat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah akhirnya memastikan bahwa mulai dini hari 28 April 2022, tiga produk ini resmi dilarang untuk diekspor. Larangan ini berlaku sampai harga minyak goreng kemasan benar-benar Rp14 ribu perliter dan gampang didapat dimana saja.  

"Kebijakan pelarangan ini berlaku untuk produk Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm (RBDP) Olein, dan Used Cooking Oil," rinci Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto malam ini.

Baca Juga: Larangan Ekspor CPO Bisa Saja Dicabut, Jokowi Akui Negara Butuh Pemasukan

Ketua Umum Partai Golkar ini kemudian mengutip kembali omongan Presiden Jokowi bahwa kebijakan itu dibikin demi kepentingan rakyat Indonesia. 

Saking pentingnya kebijakan ini, Menteri Perdagangan pun langsung membikin peraturan nomor 22 tahun 2022 yang intinya sama dengan yang dibilang Airlangga tadi. 

Lantas seperti apa sesungguhnya dampak kebijakan ini terhadap petani kelapa sawit. Sebab baru sebatas pengumuman saja Presiden Jokowi beberapa hari lalu, harga Tandan Buah Segar (TBS) petani sudah terjun bebas. Pabrik-pabrik kelapa sawit langsung menjatuhkan harga beli.   

Bagi Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mestinya kebijakan yang dibikin oleh Presiden Jokowi itu tidak berdampak kepada petani kelapa sawit. 

Baca Juga: Larangan Ekspor Berlaku, Nicho: Makasih Pak Jokowi, Kebijakan Bapak Berhasil Hancurkan Petani Sawit

Dibilang begitu lantaran selama ini, produk CPO dalam negeri diolah di refinery dalam negeri juga. "Kapasitas refinery dalam negeri ini mencapai 54 juta ton per tahun. Sementara produk CPO kita hanya sekitar 51-52 juta ton," rinci lelaki 56 tahun ini kepada elaeis.co malam ini.