Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Larangan Ekspor Seharusnya Dongkrak Harga TBS Petani Kelapa Sawit, Ini Kata Pengamat

Larangan Ekspor Seharusnya Dongkrak Harga TBS Petani Kelapa Sawit, Ini Kata Pengamat Kredit Foto: Antara/Makna Zaezar

Soal CPO yang dilarang ekspor tadi, Tungkot kemudian menyodorkan data bahwa tahun 2010 lalu, Indonesia memang mengekspor 80% minyak sawitnya dalam bentuk CPO. Tapi tahun lalu, CPO yang diekspor itu hanya 2,48 juta ton. "Hanya sekitar 7% dari total produk minyak sawit kita. Lagi-lagi saya bilang, enggak ada dampaknya larangan ekspor CPO itu kepada petani," tegasnya. 

Malaysia sendiri kata Tungkot sudah sangat lama tidak mengekspor CPO, sudah sejak tahun 1980. Ekspornya justru sudah minyak sawit turunan. Toh dengan begitu harga TBS di sana terus meroket dan lebih tinggi dari Indonesia.

Baca Juga: Adanya Penurunan Harga TBS Sawit Sepihak, Kementan Keluarkan Surat Edaran

"Saya menjelaskan ini agar semua paham dan petani tidak menjadi korban. Bahwa dengan adanya larangan ekspor ini, harga TBS petani mestinya semakin tinggi. Ini hukum pasar. Bahwa penetapan harga TBS bergantung pada harga internasional, bukan tergantung pada volume ekspor CPO. Kalau ekspor dilarang, permintaan pasar dunia akan meninggi dan ini akan memicu kenaikan harga," terangnya panjang lebar. 

Dengan begitu, tidak ada alasan pabrik pengolahan sawit untuk menurunkan harga TBS, apalagi tidak menerima atau mengurangi pembelian TBS. "Sebab lagi-lagi saya bilang, CPO mereka diolah di dalam negeri dan hasil refinery itu diekspor," Tungkot kembali menerangkan. 

Yang ketar-ketir saat ini kata Tungkot, justru importir dan Top Six perusahaan sawit Indonesia yang sebenarnya punya refinery juga di luar negeri. 

Baca Juga: Pengembangan Plasma Nutfah Lewat Kelapa Sawit, Simak!

"Saya bersaran kepada pemerintah khususnya satgas pangan, dalam situasi sekarang, apabila ada PKS yang menurunkan harga pembelian TBS dan apalagi menolak TBS petani, sebaiknya segera ditindak, bila perlu cabut izinnya. Pemerintah harus tegas terkait ini," pinta Tungkot.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: