Larangan Ekspor Seharusnya Dongkrak Harga TBS Petani Kelapa Sawit, Ini Kata Pengamat

Dari refinery inilah kemudian kata Tungkot bermunculan turunan-turunan CPO yang rutin diekspor. Itu artinya kata Tungkot, sebenarnya CPO dalam negeri, semuanya terserap dan harga jual CPO itu mengikuti mekanisme pasar  internasional. "Terus, apa alasan PKS menurunkan harga beli TBSnya dan bahkan menolak TBS petani?" dia bertanya. 

Hadirnya larangan ekspor tadi kata doktor ilmu ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, justru engak menjadi soal lantaran tidak semua produk minyak sawit yang selama ini sudah rutin diekspor kemudian dilarang ekspor. 

Baca Juga: Kekhawatiran Mereda, Harga Sawit Kembali Naik

"Dari 26 produk minyak sawit --- yang ada Harmonisasi Sistem (HS) Numbernya --- yang selama ini diekspor, hanya sekitar 3-4 produk yang dilarang ekspor. Yang lainnya bisa," ujar Tungkot.  

Kalau dihitung tonase kata Tungkot, hanya 12 juta ton total produksi minyak sawit yang dilarang diekspor. 

"Kalau total produksi CPO dan PKO kita katakanlah 52 juta ton. Sekitar 18 juta ton dipakai di dalam negeri. Dari 18 juta ton tadi, 12 juta ton untuk pangan (minyak goreng). Dari 12 juta ton itu, 6 juta ton dipakai langsung di dalam negeri, sisanya diekspor dalam bentuk RBDP Olein," lagi-lagi Tungkot merinci. 

Dengan adanya larangan ekspor tadi kata Tungkot, maka yang 6 juta ton yang selama ini diekspor, musti dipakai di dalam negeri, agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri, aman. 

Baca Juga: Ada Kepentingan Politik di Kasus Ekspor Minyak Sawit? Ini Jawaban Jaksa Agung

"Tadi kan kebutuhan dalam negeri 18 juta ton. Berarti masih ada 34 juta ton lagi produk turunan yang bisa diolah untuk ekspor. Ini kan bagus. Kita olah dulu di dalam negeri untuk lebih bernilai jual, baru diekspor," ujarnya.