Pilpres Filipina Diwarnai Dinasti Politik, Bagaimana dengan Indonesia?

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, pesta demokrasi pemilihan presiden baru akan berlangsung pada 2024. Sejumlah nama yang mulai digadang jadi calon presiden adalah anak dari presiden sebelumnya.

Seperti Puan Maharani anak mantan Presiden Megawati sekaligus cucu Soekarno. Agus Harimurti Yudhoyono anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Prabowo Subianto pernah menjadi menantu mantan Presiden Soeharto.

Baca Juga: Mendengar Sanjungan Presiden Yoon Suk-yeol atas Safari Politik Megawati

Djayadi Hanan mengatakan tingkat demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dari Filipina dan dinasti politik di Indonesia lebih kentara di tingkat lokal.

"Di tingkat nasional belum masif," kata Djayadi Hanan kepada DW Indonesia.

Selain itu, menurutnya, politisi yang menjadi bagian dari dinasti di Indonesia tidak memiliki tiga kekuatan sekaligus.

Sumber dukungan dan hubungan dana dari pemodal besar bisa berpindah-pindah termasuk tidak ada dukungan sekuat loyalitas di Filipina.

"Pemilu kali ini bisa mendukung, tapi pemilu selanjutnya belum tentu. Sumber dananya tidak ada terus-menerus di Indonesia. Seperti SBY dan AHY, tidak sekuat di Filipina. Termasuk keluarga Soeharto, Tommy sudah berapa kali mencalon dan membuat partai sendiri tapi gagal. Dinasti di Indonesia tidak sekuat yang ada di Filipina, karena kekuatan mereka tidak semasif yang ada di Filipina. Prabowo kuat tapi tidak dominan, AHY masuk 10 besar, Puan di luar 10 besar justru yang menonjol yang di luar dinasti seperti Ganjar dan Anies," paparnya.

Senada dengannya, peneliti politik dan kebijakan publik SMRC, Saidiman Ahmad, mengatakan bahwa di Indonesia dinasti politik tidak memberikan pengaruh yang besar dalam Pilpres 2024.

Ini dilihat berdasarkan riset SMRC yang menunjukkan calon-calon dari kelompok elit meskipun sudah melakukan promosi besar-besaran tidak menghasilkan persepsi yang cukup baik.

"Kita menemukan hasil survei yang mengejutkan, orang-orang kaya mapan promosinya kencang publik tidak tergerek. Sebaliknya publik anti terhadap mereka yang elit. Dinasti bukan bagian dari publik, SBY muncul karena ketokohannya, sama halnya dengan Jokowi, dikenal dekat dengan rakyat jelata," ujar Saidiman Ahmad.