Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Saiful Mujani Ungkap Alasan Merosotnya Demokrasi Indonesia Beberapa Waktu Terakhir

Saiful Mujani Ungkap Alasan Merosotnya Demokrasi Indonesia Beberapa Waktu Terakhir Kredit Foto: Antara/Risky Andrianto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, menyebut kinerja pemerintah menyumbang penilaian warga terhadap kinerja demokrasi. Hal itu disampaikannya pada acara bertajuk ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Kinerja Pemerintah Menentukan Kinerja Demokrasi?” yang tayang di kanal YouTube SMRC TV pada Selasa, 24 Mei 2022. Episode ini untuk mengenang peringatan 24 tahun Reformasi.

Saiful mengutip data Freedom House dan data survei nasional SMRC, untuk menunjukan tren demokrasi Indonesia yang sedang merosot. “Lalu, yang penting diketahui adalah mengapa penilaian demokrasi di Indonesia menurun? Apa variable yang berhubungan langsung dengan penurunan tersebut?” ucap Saiful.

Baca Juga: Bukan Hanya Nasdem, Anies Baswedan Didekati Oleh Partai Ini Menuju Pilpres 2024

Menurutnya, ada beberapa penjelasan mengenai merosotnya demokrasi Indonesia, salah satunya kinerja pemerintah. “Kalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu menurun, maka itu berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri,” kata Saiful. “Jika masyarakat kita melihat kondisi demokrasi kita memburuk, itu karena masyarakat melihat pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan buruk. Jadi, masyarakat menilai kinerja demokrasi dari aspek yang sangat praktis. Tidak melulu pada aspek yang konseptual-abstrak."

Lebih lanjut, Saiful merasa untuk menilai kinerja pemerintah, banyak cara dapat dilakukan. "Tapi yang cukup sederhana dan merangkum kompleksitas variable itu adalah penilian terhadap kinerja presiden. Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya. Apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas,” sebutnya.

Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi. 

“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” katanya. “Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu. “Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi.” 

Baca Juga: Pendukung UAS Demo Kedubes Hujan-Hujanan, Eh Anies Baswedan Malah Menjamu Menkeu Singapura

Cara lain untuk mengukur kinerja pemerintah dengan melihat pembangunan infrastruktur dan ekonomi. “Dalam soal ekonomi, kita memang banyak melakukan pembangunan. Tapi masyarakat tidak biasa dengan utang. Walau pemerintah menyakinkan bahwa itu masih aman, tapi masyarakat secara umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melihat atau menilai dari kinerja presiden,” tandas Saiful.

Selain infrastruktur dan ekonomi, menurut Saiful, banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah yang terkait civil liberty. “Contohnya bagaimana polisi menangani masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi, dan lain. Itu juga menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi,” kata Saiful.

Penulis: Adrial Akbar
Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan