Rieke Diah Pitaloka Raih Doktor Ilmu Komunikasi Tercepat FISIP UI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rieke Diah Pitaloka (25/5/2022) menjalani sidang promosi doktor Ilmu Komunikasi FISIP UI, bertempat di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok.

Rieke meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Komunikasi tercepat (tanpa cuti) dengan nilai cumlaude Masa studi ditempuh dalam waktu 2 tahun 8 bulan 2 hari. Rieke Diah Pitaloka merupakan Doktor Bidang Ilmu Komunikasi FISIP UI ke-124, doktor perempuan ke-63. 

Ia berhasil mempertahankan disertasi berjudul "Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan,". Rieke menggunakan pendekatan Konsep Pierre Bourdieu dan Nick Couldry.

Dalam kegiatan ilmiah ini, untuk promotor: Dr. Hendriyani, co-promotor: Dr. Eriyanto, M.Si, Dr. J. Haryatmoko. Ketua Sidang:  Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto. Untuk penguji : Yanuar Nugroho, Ph.D, Dr. Sofyan Sjaf, SPt., M.Si, Dr. Arie Sujito, Endah Triastuti, M.Si., Ph.D.

Disertasi ini merupakan deskripsi, analisis dan interpretasi atas perbandingan dua jenis data, yaitu data perdesaan yang direproduksi institusi negara dengan pendekatan top down dan data yang diproduksi warga dengan pendekatan bottom up.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa data yang direproduksi negara tidak mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Akibatnya data tersebut sulit dikonfirmasi, diverifikasi dan divalidasi. Hal tersebut menyebabkan kualitas data negara tidak memenuhi prinsip-prinsip data yang aktual, akurat dan relevan (pseudo data).

Namun data tersebut tetap dianggap data yang memiliki legalitas sebagai basis data kebijakan pembangun, karena prosesnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Inilah yang disebut dengan kekerasan simbolik negara, kekerasan yang beroperasi dengan cara mengatur, mamaksakan, bahkan bisa saja merekayasa pendataan dan data perdesaan. Ketika pseudo data dijadikan basis kebijakan publik, maka dampaknya adalah marginalisasi berkesinambungan oleh negara.

Disertasi ini membongkar kekerasan negara yang beroperasi melalui data yang tidak menginformasikan kondisi dan kebutuhan riil warga serta potensi riil.perdesaan. 

Praktik ini mengakibatkan monopoli sumber daya publik berada di tangan biroksasi dan atau korporasi. Ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat tertutup atas nama teknokrasi yang legal. 

Tesa : Kebijakan Rekolonialisasi berperspektif kolonialisme

Antitesa: Kebijakan Afirmatif berperspektif dekolonialisme

Sintesa : Sistemik Kebijakan Berbasis Data Perdesaan Presisi