Koalisi Aktivis Gelar Demo Kepemimpinan KNPI Jaktim

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perhelatan Musyawarah Daerah ke XIV KNPI Kota Jakarta Timur yang sedianya akan diselenggarakan tanggal 1-3 Juni 2022 diwarnai aksi demonstrasi, buntut dari ketidakpuasan kinerja panitia penyelenggara hingga transparansi pengelolaan keuangan KNPI Jakarta Timur oleh Iksan Akbar selaku Ketua.

Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Pemuda Jakarta Timur menggelar aksi pada Sabtu (28/5) malam di depan Gedung Pemuda Jalan Velodrom Rawamangun Jakarta Timur.

Budi koordinator aksi yang juga aktivis HMI menyatakan adanya dugaan penyelewengan anggaran bantuan keuangan untuk KNPI Jaktim oleh Ikhsan Akbar selaku Ketua DPD KNPI Jakarta Timur.

"Iksan Akbar sudah cacat moral sebagai Ketua KNPI Jakarta Timur, organisasi KNPI ini seakan milik pribadinya, setiap bantuan dari pihak sponsor tidak pernah dilaporkan ke kepengurus apalagi dipertanggungjawabkan kepada OKP sebagai stakeholder KNPI", ucap Budi.

Disamping itu juga Ikhsan Akbar selalu berjalan sendiri dan tidak pernah melibatkan OKP dalam setiap program-program KNPI. 

"KNPI ini organisasi keberhimpunan OKP, bukan milik perseorangan, jadi apa yang dilakukan Iksan menunjukan karakter single fighter yang memikirkan dirinya sendiri", tutur Budi. 

Sementara, Anton pengurus OKP Garda Api Kota Jakarta Timur yang juga turut serta dalam aksi, menyatakan bahwa Musda KNPI Kota Jakarta Timur ke XIV terkesan dibuat settingan untuk menjegal kandidat lainnya dan tidak ada semangat musyawarah keberhimpunan KNPI.

"Panitia Musda KNPI Jakarta Timur diduga merencanakan Musda ini hanya untuk calon tunggal secara aklamasi dan menutup kesempatan pemuda lainnya untuk berkompetisi memperebutkan posisi Ketua DPD KNPI Jakarta Timur", ucap Anton.

Lebih lanjut, Anton mengungkapkan penjegalan dilakukan dengan syarat yang tidak rasional dan terkesan informasi penyelenggaraan Musda dilakukan secara tertutup.

"Ini mau Musda atau main kucing-kucingan? Tidak ada semangat keterbukaan dan musyawarah sama sekali, undangan OKP tidak diinformasikan kepada kami sebagai pimpinan OKP", jelas Anton.

Selain itu, Anton mengungkapkan mahalnya biaya pendaftaran calon Ketua sebesar lima belas juta rupiah.

"Calon kandidat ketua dibebankan biaya sebesar lima belas juta rupiah, nilainya lima kali lipat lebih mahal dibanding Musda XIII tahun 2019 lalu, panitia harus mampu menjelaskan buat apa saja uang itu? KNPI ini organisasi kepemudaan bukan organisasi bisnis yang sesuatunya dinilai dengan uang, kami akan lakukan aksi lanjutan Senin depan di kantor Walikota Jakarta Timur dan kantor Dispora DKI Jakarta sampai tuntutan kami terpenuhi", ungkap Anton. 

Aksi yang berlangsung lebih dari dua jam ini dapat berakhir setelah pihak Polres Jakarta Timur bernegosiasi agar massa aksi membubarkan diri. Dalam aksi tersebut terdapat enam tuntutan aksi, yakni:

1. Menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyelewengan anggaran bantuan keuangan KNPI Jakarta Timur yang dikelola oleh Ketua KNPI Jakarta Timur, Ikhsan Akbar secara pribadi yang tidak transparan dan akuntabel.

2. Menolak LPJ Ikhsan Akbar sebagai Ketua KNPI Jakarta Timur karena selalu berjalan sendiri dan tidak melibatkan OKP dalam setiap program kegiatan KNPI.

3. Menuntut kepada Panitia Musdako Pemuda/KNPI XIV Jakarta Timur untuk merujuk pada AD/ART KNPI dan terbuka membuka pendaftaran bagi bakal calon  ketua yang lain untuk berkompetisi perebutan ketua KNPI Jaktim secara sehat dan money politik.

4. Menuntut Panitia Musdako Pemuda/KNPI XIV Jakarta Timur segera menjabarkan terkait biaya administrasi yang naik lima kali lipat atau sebesar lima belas juta rupiah untuk pendaftaran bakal calon ketua.

5. Bubarkan panitia Musdako KNPI Jakarta Timur yang sudah cacat dan tidak terbuka tanpa adanya sosialisasi dan undangan Musdako kepada OKP berhimpun di KNPI Jakarta Timur.

6. Mendesak Walikota Jakarta Muhamad Anwar dan Kadispora DKI Jakarta sebagai Pembina Kepemudaan di Jakarta agar segera turun dalam merespon carut marut pengelolaan KNPI Jakarta Timur sebagai wadah keberhimpunan Kepemudaan sesuai amanat Perda DKI Jakarta No. 2 tahun 2016 tentang kepemudaan.