Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PKS: Pemerintah Harus Mulai Gerakan Pemberantasan Mafia Migor Berbasis Wilayah

PKS: Pemerintah Harus Mulai Gerakan Pemberantasan Mafia Migor Berbasis Wilayah Kredit Foto: Instagram/Mulyanto

"Ini kan kontradiktif," ujarnya. 

Misalnya Jambi, kapasitas produksi migornya lebih dari 20 kali lipat dibanding jumlah konsumsinya. Namun harga migor di sana masih bertengger di angka Rp18.000 per kilogram. Padahal daerah sekelasnya, yakni Sumatera Barat, harga migor sudah Rp15.600 pe kilogram.

Baca Juga: Sebut Penanganan Minyak Goreng Malah Melebar, PDIP Kritik Luhut: Ini Sebenarnya Bukan Tugasnya...

DKI Jakarta, kapasitas produksi migor 7 kali lipat dibanding jumlah konsumsinya. Harga migor di DKI masih sebesar Rp19.850 per kilogram. Padahal Banten dan Jawa Barat, yang merupakan wilayah produksi migor yang sama, memiliki harga migor curah masing-masing sebesar Rp16.750 dan Rp18.400 per kilogram.  

Bandingkan dengan NTB, yang tidak memiliki kapasitas produksi, namun harga migor curahnya Rp19.750. Sedikit di bawah harga migor curah di DKI.

Baca Juga: Jokowi Kembali Terapkan Kebijakan DMO CPO, PKS: Pesimis Dapat Turunkan Harga Migor

Sementara Kalimantan Selatan dengan kapasitas produksi migor 10x lipat dibanding jumlah konsumsinya. Namun harga migor curah di sana masih tinggi di angka Rp18.600 per kilogram. Sementara daerah sekelasnya, yakni Kalimantan Barat, harga migor sudah Rp15.600 per kilogram.

"Kondisi ini memperlihatkan, bahwa potensialitas produksi migor yang tinggi, tidak menghasilkan aktualitas implikasi pada keberlimpahan dan keterjangkauan harga migor.  Berarti ada persoalan di sisi distribusi," tandas Mulyanto.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: