Upayakan Pengendalian Perubahan Iklim, Menteri LHK Suarakan Negara Berkembang untuk Pendanaan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan Indonesia terus berupaya dalam pengendalian perubahan iklim. Hal ini diungkapkannnya dalam beberapa sesi di pertemuan tingkat menteri forum multilateral G7, Kamis (26/05/2022).

"Dalam kaitan pengendalian perubahan iklim, Indonesia memperhitungkan aksi adaptasi yang sama pentingnya dengan mitigasi sebagaimana tercermin dalam NDC dan LTS-LCCR 2050 kami yang telah diperbarui, dapat mencapai target menuju Net-Zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat," ungkap Menteri Siti dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).

Baca Juga: KLHK: 20 Ekor Penyu Lekang Dilepasliarkan di Pantai Marekisi Papua

Siti menyakinkan kepada para menteri lain bahwa berbagai kebijakan pada sektor energi dan kehutanan yang merupakan kontributor utama emisi GRK di Indonesia, dapat mencapai target tersebut.

Kebijakan yang disampaikan Menteri Siti antara lain penghapusan dini penggunaan batu bara pada pembangkit listrik, serta agenda FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut, ditegaskan Menteri Siti, telah dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

"Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi melalui FOLU Net Sink yang mana pada 2030, tingkat penyerapan sektor kehutanan di Indonesia akan sama dengan atau bahkan lebih tinggi daripada tingkat emisi yang dihasilkan," terang Menteri Siti.

Baca Juga: Lewat Gelaran Java Jazz Festival, KLHK Kampanyekan Pelestarian Lingkungan

Siti menerangkan lebih lanjut bahwa FOLU Net Sink 2030 dibangun di atas dasar pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan kebijakan dan kerja sama internasional selama 7 (tujuh) tahun terakhir. 

Pengalaman Indonesia yang dimaksud antara lain adalah upaya mengendalikan kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium permanen untuk izin baru di hutan primer dan lahan gambut, konservasi tanah dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan dan lahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.