Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Mau Pengadaan Logistik Pemilu Gunakan Produk Dalam Negeri, Ini Kata KPU

Jokowi Mau Pengadaan Logistik Pemilu Gunakan Produk Dalam Negeri, Ini Kata KPU Kredit Foto: Antara/Handout
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPU sebisa mungkin menggunakan produk-produk buatan dalam negeri dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPU pun setuju dengan permintaan presiden.

"Kami setuju soal ini karena saya kira penting kami ingatkan kembali, karena yang namanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, sebisa mungkin produk-produk lokal, produk-produk domestik dalam negeri itu yang kami utamakan,"kata Hasyim di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Dia mengatakan, KPU akan menggunakan 100% bahan dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa logistik pemilu, sehingga pesta demokrasi juga berkontribusi pada ekonomi nasional.

"Kami memohon dukungan kepada Presiden dalam proses-proses pengadaan dan distribusi logistik," tambahnya.

Menurut Hasyim, Presiden juga telah memberikan kepastian akan memberikan dukungan penuh dan jaminan terhadap proses pengadaan distribusi logistik. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menerima audiensi anggota KPU RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Selain soal logistik, lanjutnya, ada sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi, antara lain dukungan penuh dari Presiden terhadap tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab KPU.

Presiden mendukung penuh kebutuhan KPU, baik regulasi, pendanaan, serta upaya untuk meningkatkan kualitas Pemilu 2024 terkait partisipasi maupun tata kelola pemilu. 

Presiden juga mendorong KPU untuk mengelola dengan baik pelaksanaan pemilu, terutama pada persoalan teknis yang bisa berubah menjadi persoalan politis. Hasyim mengatakan, presiden mendorong kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan instansi terkait untuk mendukung penuh KPU.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Boyke P. Siregar

Bagikan Artikel: