Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jenderal Dudung Ikut Blusukan Urus Migor, PKS Nggak Terima, Komentarnya Pedas Banget, Baca!

Jenderal Dudung Ikut Blusukan Urus Migor, PKS Nggak Terima, Komentarnya Pedas Banget, Baca! Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik keras langkah pemerintah melibatkan Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD), Dudung Abdurachman dalam mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran. Menurutnya tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

"Terlalu berlebihan kalau KSAD ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan KSAD dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror," kata Mulyanto kepada Populis.id pada Kamis (02/06/2022).

Baca Juga: Padahal 90 Persen Minyak Mentah Dipasok dari Rusia, Uni Eropa Lebih Pikirkan Konflik Ukraina

Mulyanto menegaskan pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor. Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.

"Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung, ke pasar-pasar," sindir Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini. Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.

Pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.  Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," tegas Mulyanto. 

Diketahui, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ikut mengecek langsung harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/6/2022).

Dudung mengatakan pengecekan langsung sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu pemda dan kepolisian, khususnya di Pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: