Belanja Produk Dalam Negeri Masih Rendah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta keseriusan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang hingga kini masih rendah.

“BPKP ditugaskan bukan hanya mengawasi, tetapi memastikan percepatan P3DN memang berjalan dengan baik,” Kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap, kemarin.

Ia mengungkapkan potensi belanja produk dalam negeri pemda di Kalsel mencapai Rp6 triliun. Namun, dari 14 Pemerintah Daerah di Kalsel yang menunjukkan progres validasi komitmen belanja tersebut hanya Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 100%. Sedangkan pemerintah daerah lainnya belum tuntas.

Baca Juga: Jokowi Minta Pengusaha Kecil Tidak Dipersulit Masuk ke E-Katalog

“Bahkan, Kabupaten Tanah Bumbu, validasi komitmennya masih di bawah 75%,” tambah Rudy.  Diungkapkannya, pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, komitmen yang tervalidasi 50% masih terjadi pada empat SKPD.

Yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Terdapat juga 16 SKPD Provinsi Kalsel yang belum bergerak sama sekali realisasi pengadaannya yang tervalidasi,” tegasnya.