Anies Cs Mau Sidak Restoran Padang Gegara Rendang Babi, Orangnya Prabowo Manut-manut, Anak Buah Giring Naik Darah

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Syarif menyoroti wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin melakukan sidak ke berbagai rumah makan Padang demi memastikan tidak adanya daging babi sebagaimana yang dijual oleh rumah makan Padang Babiambo di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut Syarif, sidak itu menjadi satu langkah yang perlu dilakukan oleh Pemprov terlebih jika ada masukan dan permintaan dari masyarakat yang memang membutuhkan adanya kepastian bahwa seluruh rumah makan padang yang ada di Jakarta itu terbebas dari daging babi.

"Bisa saja, ya kalau ada permintaan dari kelompok masyarakat ya untuk mendapat perlindungan, pelayanan brand makanan ya, kemudian dilakukan sidak ya harus dijawab perlu," kata Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga: Transportasi Umum Terintegrasi Besutan Anies Sepi Penumpang, Pemprov DKI & DPRD Pusing Tujuh Keliling

Syarif menilai, wacana sidak yang akan dilakukan Pemprov DKI itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjawab aspirasi warganya yang selama ini alami keresahan dengan peredaran nasi padang babi. Sehingga ia pun mendorong agar hal tersebut benar-benar diseriusi oleh Anies dan jajarannya.

"Kalau ada yang tidak menerima kan lalu ngadunya kepada siapa? Ke pemerintah kan? Pemerintah punya kewajiban menjawab keresahan itu, turunlah, misalnya ada rencana razia," katanya.

Kendati begitu, anak buahnya Prabowo Subianto ini tetap mengingatkan kepada Anies Baswedan untuk tidak gegabah mengambil keputusan. Ia menyarankan agar sidak tidak buru-buru dilakukan sebelum adanya dorongan dan masukan dari masyarakat.

"Tapi kalau tidak ada permintaan ya menurut saya tidak perlu, masyarakat punya self-control sendiri kan," ungkapnya.

Sementara itu, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad punya pandangan berbeda, dia menolak keras rencana sidak tersebut. 

"Tidak perlu dilakukanlah," kata Idris kepada wartawan Selasa (14/6/2022). 

Menurut Idris, Pemprov DKI Jakarta sudah sangat berlebihan menyikapi keberadaan restoran padang penjual rendang babi. Rencana sidak kata dia hanya bikin masalah ini bertambah besar lantaran kesan yang timbul di tengah masyarakat seolah-olah daging babi dijual secara masif di restoran Padang. 

Hal ini kata dia jelas berimbas pada pendapatan pengusaha warung makan Padang, sebab bakal ada keengganan masyarakat untuk membeli makanan di warung makan khas Minangkabau itu.

"Masalah ini jangan dibesar-besarkan karena tidak ada pelanggaran hukum, cuma diminta klarifikasi saja, Kalau sidak-sidak begini kan seakan-akan sedang masif penyebaran makanan non halal yang ditutup-tutupi. Kasian pengusaha kuliner terutama UMKM yang akhirnya terdampak," ujar Idris. 

Idris meyakini, pengusaha kuliner di Jakarta pasti memasang pengumuman atau pemberitahuan jika tempat mereka menjual makanan non-halal. Jadi menurutnya rencana sidak dari Pemprov DKI Jakarta hanya untuk sekedar cari panggung. 

“Pemilik restoran jelas menuliskan makanannya non-halal. Jadi masalahnya di mana?” tukasnya.