Kembalikan Kinerja Sektor Pariwisata Pascapandemi, Pemanfaatan Digitalisasi Bisa Jadi Solusinya

Digitalisasi merupakan cara yang strategis dalam mengembalikan kinerja sektor pariwisata pascapandemi. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine mengatakan, penggunaan platform online untuk mempromosikan destinasi wisata atau digital tourism diharapkan dapat memperluas jangkauan promosi, memberikan gambaran yang lebih jelas dan deskriptif, serta mengedukasi sekaligus membangkitkan minat masyarakat untuk berwisata.

"Penggunaan teknologi digital dalam pariwisata merupakan bentuk adaptasi sekaligus inovasi untuk membangkitkan kembali kinerja sektor pariwisata. Didukung dengan kebijakan pengendalian pandemi yang harmonis, mendorong jalannya digital tourism juga merupakan upaya pemulihan ekonomi bagi daerah wisata yang selama pandemi terdampak secara ekonomi akibat pembatasan sosial dan perjalanan domestik maupun mancanegara," terang Pingkan.

Baca Juga: Pemanfaatan Transformasi Digital Sebagai Kunci Revitalisasi Pariwisata Indonesia

Melansir dari siaran resminya, Rabu (15/06), penelitian CIPS menunjukkan, jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun selalu tumbuh. Berdasarkan data APJII yang dirilis pada Juni 2022, tingkat penetrasi internet sudah mencapai 77,02% dan hampir 211 juta pengguna. Penetrasi yang tinggi ini tentu perlu dimanfaatkan dengan baik karena pandemi memang memberikan akselerasi terhadap proses digitalisasi di semua sektor.

Pingkan menambahkan, digitalisasi juga memberikan peluang untuk mempertahankan kelangsungan UMKM dan pihak-pihak yang turut bergerak dalam sektor pariwisata, misalnya dengan membuka peluang pasar baru dan memudahkan akses bagi konsumen untuk menjangkau beragam jenis penginapan, transportasi, makanan, kerajinan tangan, maupun penyedia jasa wisata lainnya di sekitar daerah tujuan wisata.

CIPS sendiri menyarankan para pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendampingan guna memperlancar proses digitalisasi ini utamanya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Diharapkan para pelaku usaha yang bergerak dalam maupun termasuk sebagai ekosistem penunjang dari sektor pariwisata dapat memetik manfaat yang besar dari digital tourism," ujarnya.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair G20 Digital Economy Working Group (DEWG), Mira Tayyiba, mengatakan bahwa dengan peluang serta potensi ekonomi digital Indonesia yang diprediksi mencapai US$146 miliar di 2025 dan US$330 miliar di 2030 menjadi salah satu faktor pendorong agenda transformasi digital nasional yang terus diakselerasi.

Ia menambahkan, transformasi digital yang merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintah Indonesia harus dilaksanakan secara inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar agenda akselerasi transformasi digital nasional dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan digital paradox, di mana manfaat digitalisasi belum dapat dirasakan oleh semua orang akibat beberapa hal, seperti akses infrastruktur digital yang kurang memadai, biaya layanan internet yang dirasa kurang terjangkau, serta kecakapan digital yang menciptakan nilai tambah masih belum mumpuni.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Neil El Himam menyebut, pemulihan ekonomi kreatif berjalan lebih cepat daripada pariwisata. Hal ini, salah satunya, didukung oleh meningkatnya konsumsi layanan digital.

Ia menyebut transformasi digital dapat membantu pemulihan sektor pariwisata Indonesia. Transformasi digital di Indonesia, yang memang terakselerasi karena pandemi, didukung oleh besarnya pasar dengan sekitar 278 juta populasi, 370 juta perangkat ponsel, dan 204,7 juta pengguna internet di Indonesia.

Digitalisasi di sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar melalui sistem yang lebih transparan dan adaptif, sebagaimana disampaikan Vice President Public Policy & Government Relations Traveloka Widya Listyowulan, dan hal tersebut diadaptasi oleh Traveloka.

"Sebagai Lifestyle SuperApp, Traveloka berupaya menyediakan beragam layanan yang berbasis digital yang mampu mendukung kegiatan pariwisata yang fleksibel dan patuh dengan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah," demikian disampaikan dalam acara Digital Economy Working Group G20 2022 yang berlangsung kemarin, 14 Juni 2022.

Tren perilaku yang juga menjadi perhatian dari pelaku industri, termasuk Traveloka, adalah tumbuhnya minat terhadap kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Traveloka berkomitmen untuk terus mempromosikan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat baik bagi kurang lebih 40 juta pengguna aktif Traveloka yang terdiri dari konsumen dan mitra pelaku usaha," pungkasnya.