Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Produk Lokal Terancam Barang Impor, Pemerintah Daerah Diminta Lakukan Ini

Produk Lokal Terancam Barang Impor, Pemerintah Daerah Diminta Lakukan Ini Kredit Foto: Twitter/kangdede78
Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK-Koperasi termasuk melalui sistem Katalog Elektronik Lokal.

“APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. Saya yakin para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-katalog lokal maupun toko daring LKPP sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD,” ujar Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi, Sabtu (18/6).

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi. Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5000 produk impor yang memiliki substitusi PDN.

“Kita punya kewajiban 40% APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-Koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD,” jelas Anas.

LKPP sendiri terus berbenah agar para pelaku usaha dapat dengan mudah masuk ke dalam Katalog Elektronik melalui pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja.

Baca Juga: Jokowi Minta Pengusaha Kecil Tidak Dipersulit Masuk ke E-Katalog

Anas berharap dukungan kepala daerah untuk segera memanfaatkan katalog lokal, di mana kini semua pemda telah ditetapkan sebagai pengelola katalog lokal.

Progres pemerintah daerah penyelenggara Katalog Elektronik Lokal masih belum sesuai ekpektasi Bapak Presiden, hingga saat ini baru 127 pemda (23,4%) sudah tayang produk, namun 415 pemda (76,6%) belum tayang produk. Tugas kita saat ini membantu pelaku usaha untuk segera onboarding ke Katalog Elektronik dan Toko daring,” pungkasnya.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Bagikan Artikel: