Sosialisasikan Penyederhanaan Birokrasi KKB, Tenaga Fungsional Harus Kerja Secara Berkelompok

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi terkait dengan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan aturan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiaro mengatakan bahwa penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah adalah bentuk dari upaya memperkuat birokrasi dalam pengendalian penduduk. Bonivasius mengatakan, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan cara mengurangi sebagian besar eselon tiga dan empat dalam struktur pemerintahan.

Baca Juga: Protes Soal Anies Undang Tukang Bakso, Hasto PDIP Disebut Reaksioner, Kayak Bensin Disambar Api!

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengedepankan paradigma baru aparatur negara yang lebih mengutamakan keahlian dan kompetensi tenaga.

"Prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan lingkungan birokrasi yang adaptif, profesional, dan dinamis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah," kata Bonivasius, Senin (27/6/22).

Dia mengatakan, dalam merespon peraturan tersebut, BKKBN mengusulkan jabatan fungsional baru yang memiliki ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang pada program kependudukan. Dia juga mengatakan, penyederhanaan birokrasi tersebut dinamai dengan Penta Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Baca Juga: Kebijakannya Bawa Masalah Baru, PDIP Dibuat Geram, Anies Baswedan Harus Tanggung Jawab!

"Nah kata-kata Kependudukan ini akhirnya membuat kita berpikir bagaimana kita membentuk suatu jabatan fungsional baru. Akhirnya, setelah disetujui Menpan-RB, namanya disebut dengan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana," ungkapnya.