Jaga Keberlanjutan Pulau Komodo, Jumlah Kunjungan akan Dibatasi dengan Sistem Tiket Online

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membatasi jumlah kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan konservasi TN Komodo.

"Kalau mengembangkan pariwisata, tujuannya tidak hanya memuaskan hasrat wisatawan yang datang, tetapi yang kami pikirkan adalah sustainability dari Komodo itu sendiri," ujar Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam konferensi pers di kantor KLHK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Berdasarkan hasil riset Tim Kajian Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem di Taman Nasional Komodo, teradapat tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian ketika ingin memelihara nilai jasa ekosistem demi kelangsungan hidup Komodo, yaitu pengelolaan sampah, sistem perlindungan dan keamanan, serta tata kelola kawasan yang perlu melibatkan berbagai lembaga multisektoral.

Baca Juga: KLHK Harap Swasta Bantu Sebarkan Manfaat Ekonomi Hutan Indonesia

"Jika upaya konservasi yang ketat tidak diperkenalkan dan wisatawan tidak mulai dibatasi, kita akan melihat penurunan yang signifikan dalam nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Pulau Padar," kata Irman Firmansyah, Kepala Kajian Daya Dukung Daya Tampung Taman Nasional Komodo.

Menimbang hal tersebut, kebijakan yang diambil adalah membatasi jumlah wisatawan kurang lebih 200.000 orang per tahun dengan sistem manajemen kunjungan yang terintegrasi berbasis reservasi online. Kebijakan ini akan diujicobakan per 1 Agustus 2022.

"Berdasarkan hasil perhitungan, biaya konservasi [biaya tiket] yang akan diberlakukan sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun yang akan dilakukan secara kolektif untuk maksimal empat orang dalam satu biaya konservasi," jelas Carolina Noge, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo.

Irman kemudian menambahkan, "Manajemen kunjungan diharapkan mampu menjaga stabilitas kunjungan, memaksimalkan pengawasan dan pengamanan, serta pada gilirannya akn meningkatkan perolehan pendapatan negara."