Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Belanja Produk Dalam Negeri Tembus Rp 221 T, Pengamat: Sangat Membantu UMKM dan Tekan Inflasi

Belanja Produk Dalam Negeri Tembus Rp 221 T, Pengamat: Sangat Membantu UMKM dan Tekan Inflasi Kredit Foto: Rahmat Saepulloh

Namun, lewat kebijakan Presiden syarat tersebut telah dihilangkan hingga banyak produk dalam negeri mulai digunakan oleh pemerintah. 

“Kemarin kan aturannya itu harus ada SNI. Kadang kemarahan presiden, teguran presiden itu menjadi cambuk untuk perbaikan, harus begitu dan ini aneh ya, presiden harus marah dulu baru berubah. Setelah presiden menyampaikan kondisi, ternyata yang masuk itu banyak prodak impor karena ada aturan yang memang UKM tidak bisa lantaran hilir-hulunya itu kadang mereka gak ada, mereka hanya produksi dan bahan bakunya dia tidak sediakan sendiri, apalagi ditambah dengan SNI,” ucapnya.

“Sekarang sudah berubah usai presiden marah-marah, dan SNI sudah tidak diperlukan lagi, itu menjadikan belanja negara untuk produk dalam negeri semakin besar dan itulah membantu Indonesia, mungkin di mata dunia mengakui kehebatan Indonesia karena ekonominya stabil, apalagi usai pandemi,” jelasnya.

Untuk itu, sosok perempuan yang konsen terhadap perkembangan UMKM ini berharap pelaku usaha-usaha kecil bisa masuk dalam katalog elektronik dan saling bergandeng dengan pelaku yang mikro.

“Jujur itu sangat berpengaruh, namun ke depannya pelaku mikronya memang belum bisa masuk e-katalog, prosentasenya mungkin 10 persen kalau mikronya, berarti yang kecil ini bisa masuk membawa dengan prodak yang mikronya, atau negara yang sudah ambil produknya dia membantu pengembangan dengan melatih prodak yang sama dibutuhkan oleh dia, SDM yang mikro ini dibangun, didik, edukasi, diajarin produknya, kualitas kontrolnya dia, harus ada gotong royong,” ungkapnya.

Hermawati berharap lewat gotong royong yang sudah menjadi identitas masyarakat Indonesia, pengembangan UMKM terus dilakukan dengan berbagai kebijakan Pemerintah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni Pemerintah harus prioritaskan produk dalam negeri.

“Dengan adanya dorongan Pemerintah, baik itu Presiden, Kementerian, Dinas Pemerintah daerah itu memang harus saling bahu membahu, dan jangan malu menggandeng organisasi yang berafiliasi dengan UMKM di bawahnya,” tutupnya.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: