Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani usai menandatangani Nota Kesepahaman, memberi sambutan antusias. Menurut Benny, upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI sehingga sangat relevan kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.
Baca Juga: Tak Laksanakan Keputusan DPR RI, Kepala BP2MI Dinilai Sudah Lakukan Contempt of Parliament
"Alhamdulillah proses penandatanganan Nota Kesepahaman untuk hadirnya MPP telah kita laksanakan. Yang disaksikan Pak Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, ini bertanda pemerintah serius mendekatkan pelayanan pada rakyat. Transparansi terus dilakukan, kami BP2MI sangat siap menyambut ini. Karena BP2MI telah running, tinggal kita integrasikan sistemnya saja," tutur Benny, yang juga Waketum DPP Partai Hanura ini.
Untuk diketahui yang hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional.
Baca Juga: BP2MI dan DPR Satu Suara, Mantapkan Pelindungan PMI
Selain Kepala BP2MI, Benny Rhamdani hadir pula pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT PLN (Persero), dan PT Taspen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas