Terjunkan Tim, BNPP Mutakhirkan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memutakhirkan data jaringan jalan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. BNPP melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik telah menerjunkan tim untuk melaksanakan tracking jalan dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2022.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Jeffry Apoly Rahawarin mengatakan, pihaknya telah melaksanakan koordinasi terkait tracking jalan bersama Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebelum ke lapangan.

Baca Juga: Berikan Perlindungan Hukum, Kantor Imigrasi Terbitkan PLB di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Jeffry menjelaskan bahwa terdapat tiga tim yang diterjunkan ke lapangan. Tiga tim tersebut menyurvei beberapa ruas jalan, antara lain ruas sepanjang Jalan Trans Kalimantan/Jalan Nasional (Binuang–Long Umung–Long Bawan) dan Jalan Lingkar Krayan (Long Layu–Binuang) di Kecamatan Krayan Timur.

Selain itu, ruas jalan Mualak–Long Puak yang merupakan jalan non-status sebagai penghubung ke Kecamatan Krayan Barat, Jalan Bario pada Desa Long Tugul–Lembudud, serta beberapa ruas jalan desa dengan status jalan kabupaten sebagai akses menuju pertanian, perkebunan, dan peternakan pada 12 desa.

Berdasarkan survei itu, tim BNPP mendapati masih adanya ruas-ruas jalan yang berupa tanah, tanah lumpur, dan tumpang tindih dalam fungsi dan statusnya. Ruas-ruas jalan tersebut perlu penanganan serius untuk ditangani teknis terkait.

"Diperlukan koreksi dan penyesuaian ruas-ruas jalan sesuai Surat Keputusan (SK) yang diturunkan dari SK Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten," ujar Jeffry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/7/2022).

Jeffry mengungkapkan, updating SK Jalan Desa Strategis tersebut perlu dilakukan untuk memfasilitasi usulan pembangunan jalan non-status agar dapat diusulkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Transdes. Lebih lanjut, BNPP akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mitra BNPP dan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membahas hasil survei jalan kawasan perbatasan di daerah tersebut.

"Sebagai tindak lanjut tracking dimaksud, segera pada kesempatan pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama kementerian mitra dan Pemerintah Daerah Nunukan di Jakarta," pungkasnya.