- Home
- /
- EkBis
- /
- Infrastruktur
Dorong Sinergi dan Kolaborasi Bangun Infrastruktur, Berikut Pandangan Para Ahli
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa diperlukan peran aktif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mampu memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi ekonomi sehingga dapat menghasilkan multiplier effect dalam berbagai sektor.
"Ini bentuk kolaborasi yang luar biasa, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 menunjukkan kepada dunia kita sudah melakukan rangkaian think tank knowledge based decision making process, data based policy making process, research based policy making process yang berkelanjutan. Bukan hanya saat menjadi Presidensi G20, ini sudah agenda yang ke-23," jelas Wamenkeu saat menyampaikan opening speech di acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 dengan tema Equitable Risk Allocation yang digelar secara hybrid di Jogjakarta, Jumat (8/7/2022).
Baca Juga: Wamenkeu Klaim, Diberhentikannya Kegiatan Ekonomi Tahun 2020 untuk Kepentingan Rakyat
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII bersama dengan berbagai Kementerian terkait dan Universitas Negeri melaksanakan kegiatan Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 dengan tema Equitable Risk Allocation. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, yang memberikan Opening Speech dan dilanjutkan dengan opening remarks dari Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana dan Senior Economist, ERIA, Fauziah Zen.
Sementara itu, mengutip sebagiamana dalam rilisnya, Direktur Utama PT PII (Persero), M. Wahid Sutopo menyampaikan bahwa sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan RI, PT PII senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia.
"Dukungan tersebut khususnya dalam mendukung ketersediaan kebutuhan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif KPBU yang diharapkan dapat mendukung bankability berbagai sektor proyek infrastruktur dan memberikan kenyamanan untuk investor," jelas Sutopo.
"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kapasitas pemahaman sekaligus untuk memperoleh masukan, strategi dan solusi dalam mengimplementasikan alokasi risiko proyek infrastruktur, khususnya untuk menghasilkan suatu acuan atau pedoman yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam memastikan bahwa risiko proyek telah dialokasikan dan dimitigasi oleh para pihak terkait sehingga berbagai risiko dari pelaksanaan proyek dapat dikelola dengan baik sepanjang periode proyek, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Sutopo.
Selain itu, kegiatan ini juga membahas mengenai Promoting Resilient Infrastructure and PPP bersama para panelis, yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Staf Khusus Menteri untuk Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi, Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas, Teknik Transportasi, Universitas New South Wales International Expert serta dimoderatori oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR.
Sebagai informasi, penyelenggaraan Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi G-20 ini merupakan serangkaian kegiatan lokakarya edukasi secara interaktif kepada pemangku kepentingan juga sebagai bentuk komitmen PT PII selaku representasi Task Force (TF) 8 T20 (official engagement group G20) melalui IIGF Institute bersama dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Unit Penelitian dan Pelatihan Ekonomi & Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada dalam memberikan pengetahuan, awareness, dan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kegiatan ini juga merupakan kolaborasi PT PII yang bekerja sama dengan P2EB FEB UGM, ERIA, serta anggota jaringan perguruan tinggi–University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Adapun nantinya ouput kegiatan ini dapat diformulasikan dalam bentuk Policy Brief untuk disampaikan kepada para stakeholders dan tidak menutup kemungkinan dapat dimasukkan ke dalam TF8 Notes pada Pre-Summit TF 8–T20 mendatang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: