Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Siswa SMA di Batu, KemenPPPA Lakukan Pengawalan

Nahar mengatakan sangat menyayangkan tersangka JE tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan sampai saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini, seharusnya sejak awal tersangka dapat ditahan, karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara, sesuai pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Nahar menegaskan bahwa KemenPPPA mendorong proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 76D dan 76E UU 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal lima (5) tahun penjara dan maksimum lima belas (15) tahun penjara dan dapat ditambah satu per tiga (1/3) karena tersangka adalah guru/pengasuh sekolah.

Baca Juga: Bejat! 3 Ustaz Ponpes di Depok Cabuli Belasan Santriwatinya, Ini Langkah Menteri PPPA

Kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual, namun juga JE diduga melakukan kekerasan fisik, kekerasan nonfisik, dan eksploitasi ekonomi terhadap para korban.

Terkait dugaan melakukan kekerasan fisik, baru-baru ini ada pengaduan oleh seorang anak laki-laki yang pernah menjadi Siswa di Lembaga Pendidikan milik JE di Batu Jawa Timur, dengan pengaduan terkait adanya tindak kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014 yang dilakukan oleh Terduga Pelaku JE terhadap dirinya.

Lebih lanjut, Nahar mengatakan sejak diterima laporan kasus kekerasan seksual tersebut, KemenPPPA telah melakukan penjangkauan dan pendampingan melalui Tim Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) ke Kota Batu bersama Tim Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur.

Baca Juga: Wujudkan KRPPA, Menteri PPPA Apresiasi Komitmen dan Praktik Baik Kelurahan Petompon Semarang

Selain memberikan bantuan spesifik kepada para siswa SMA, dalam kunjungan tersebut, Tim KemenPPPA melaksanakan case conference bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LPSK, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3PPKB) Kota Batu, dan HIMPSI Jawa Timur yang membahas upaya-upaya terhadap pendampingan dan penanganan korban, sesuai hasil asesmen secara psikis. Saat ini korban dalam Perlindungan LPSK.

"KemenPPPA akan terus melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas PPPA setempat, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan layanan pendampingan korban hingga kasus ini selesai," tandas Nahar.