Menkominfo Lakukan Gerak Cepat Jawab Kebutuhan Digitalisasi Sektor Keuangan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terus mendorong pengembangan kapasitas dan kesiapan Indonesia sebagai digital nation dalam menyambut berbagai tren inovasi digital di dunia, khususnya di bidang keuangan.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah melalui perjuangan kedaulatan politik ketika masa meraih kemerdekaan, dilanjutkan perjuangan kedaulatan maritim yang diraih melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982. Saat ini, pengembangan infrastruktur digital dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era kedaulatan digital.

Baca Juga: Menkominfo Beri Bocoran Pemerintah Tengah Siapkan Super Apps dan Bakal Matikan 24 Ribu Aplikasi

"Sekarang kita masuk ke era kedaulatan digital. Selain manfaat-manfaat ruang digital dari sisi ekonomi, tetapi dia berkaitan juga dengan sovereignty dan geostrategis sehingga kita harus meletakkannya dengan benar," ujar Johnny G Plate, saat menjadi pembicara dalam sesi Leader's Talk Festival Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diselenggarakan di Ubud, Bali, Senin (11/7/2022) lalu dikutip dalam siaran pers.

Dalam mempersiapkan era kedaulatan digital di Indonesia, diperlukan upaya transformasi digital yang dilakukan secara inklusif. Hal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden, Ir. H. Joko Widodo.

Baca Juga: IKN Masuk Blank Spot, Menkominfo Ungkap Masih Ada 12.345 Wilayah di Indonesia Belum Terjangkau 4G

"Presiden sendiri memberikan directive yang sangat jelas bahwa di era transformasi digital ini kita harus memastikan 'no one shall be left behind', karenanya kita harus menjangkau kepada seluruh rakyat dan ke seluruh wilayah," tambah Johnny.

Di sektor hulu, pembangunan infrastruktur digital dilakukan di tiga lapisan, yaitu di lapisan backbone, middle-mile, dan last-mile.

Pembangunan infrastruktur digital juga terus dilakukan di infrastruktur digital sektor hilir, termasuk melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Konsumsi data per kapita di Indonesia saat ini setara dengan 1 watt per kapita, sedangkan konsumsi pusat data negara lain dapat mencapai 100 watt per kapita. "Untuk meningkatkan dari 1 watt ke 10 watt per kapita, kita butuh sekitar 3 gigawatt listrik," terang Johnny.

Adapun, dalam upaya pembangunan dan pemerataan infrastruktur hilir, Pemerintah merencanakan untuk membangun 4 Pusat Data Nasional (PDN) berbasis cloud. Pusat data akan dibangun di Jakarta, Batam, Labuan Bajo, dan di Ibu Kota Negara baru Nusantara.

Baca Juga: Gak Usah Takut, Beranilah Laporkan Kejahatan Siber di Dunia Digital

Terpilihnya lokasi-lokasi pembangunan pusat data tersebut didasarkan pada tiga basis utama. "Pertama adalah tersedianya kapasitas power supply yang memadai, kedua harus tersedia fiber optic network yang memadai, dan ketiga harus tersedia cooling water system di dalamnya," ujar Johnny.

Selain pembangunan infrastruktur digital secara masif dari hulu hingga hilir, Menteri Johnny juga menekankan pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) nasional untuk menguasai digital skills di setiap tingkatan, yakni tingkat dasar (basic), menengah (intermediate), dan atas (advanced).

Baca Juga: Fiber Optic Milik Indonesia Banyak yang Terputus, Begini Langkah Kementerian Kominfo!

Di tingkat dasar misalnya, diperlukan penguasaan kecakapan digital yang didasari 4 pilar utama, yakni digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture, agar dapat menyukseskan program-program strategis nasional seperti program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan juga digital onboarding bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kita juga butuh talent-talent digital di semua layer. Dari tingkat basic digital skills, kita harus menghadirkan jutaan rakyat untuk diperkenalkan dengan digital melalui kurikulum-kurikulum tersebut agar program Bangga Buatan Indonesia atau onboarding UMKM bisa berhasil," tutur Johnny.