G20 Bahas Kerangka Arus Data Lintas Negara, Ini Harapan Kominfo

Pemerintah Indonesia melalui Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) yang telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.

Chair DEWG G20, Mira Tayyiba menjelaskan Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi  diskusi pemangku kepentingan untuk memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua.

Baca Juga: Sukseskan G20, LPS Dukung Penuh Meeting Forum CEO Bloomberg 2022

“Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, setiap dari kita di sini memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data,” ungkapnya dalam Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi multi-stakeholders pada Arus Data Lintas Batas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/7/2022) lalu.

Sebagai bagian dari isu prioritas Kelompok Kerja Ekonomi Digital, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba mengharapkan lokakarya itu dapat mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.

"Untuk dapat memajukan diskusi dalam mewujudkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang DFTT dan CBDF. Diskusi berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital (Digital Economy Task Force) dari presidensi sebelumnya yang diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group),” jelasnya.

Chair DEWG G20, Mira Tayyiba menyatakan pembahasan mengenai tata kelola data memiliki arti penting. Apalagi dengan adanya peningkatan risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual. Menurutnya, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi tentang data yang diusulkan Indonesia.

Baca Juga: Dorong Adaptasi Digital, Kominfo Minta Masyarakat Indonesia Belajar dari Komodo

“Dalam rangka mengatasi berbagai isu bergulir tentang pemanfaatan data di masyarakat kita. Isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital seperti dalam mendukung pemulihan pasca-Covid-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.