Ada Bahaya dan Risiko dari Digitalisasi, CIPS: Butuh Payung Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini, Pingkan menjelaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu direvisi atau diamandemen karena belum menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan dan risiko yang timbul dari transformasi digital yang berjalan pesat ini.

“Berdasarkan penelitian CIPS, meskipun UU PK secara umum telah menjabarkan hak-hak konsumen, UU ini masih belum mengakomodasi hak-hak konsumen dalam transaksi digital sebab beberapa ketentuan terkait transaksi digital belum dibahas secara memadai. Revisi dibutuhkan untuk menjawab berbagai perkembangan dalam transformasi digital,” jelas Pingkan.

CIPS meyakini proses transformasi digital untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, terutama dalam pembuatan kebijakan, agar kebijakan yang ada dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan resistensi.

"Kelompok peran yang terlibat, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan konsumen, perlu juga mendefinisikan dan menyetujui bersama apakah hak-hak konsumen dalam layanan digital, serta apakah regulasi yang dapat melindungi hak-hak tersebut," tutupnya.