Moeldoko: Aksi Stranas PK Dorong Peningkatan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, tambah Nainggolan, telah terjadi reformasi di pelabuhan. Dengan dukungan kementerian/lembaga terkait, beber dia, terjadi perbaikan di 14 pelabuhan untuk memperkuat National Logistic Ecosistem. Selain itu, penggunaan INAPORTNET, perbaikan sistem trucing, single billing, dan bongkar muat, juga telah mempercepat waktu sandar (port stay) di beberapa pelabuhan.

"Seperti di Tanjung Priok dan Makassar, dari tiga hari menjadi satu hari. Proses bongkar muat yang kapasitas semua 8-10 TEUs/crane per jam, menjadi 35-40 TEUs/crane per jam," papar Nainggolan.

Baca Juga: Lakukan Pencegahan Korupsi, Pupuk Indonesia Berlakukan Aturan Baru LHKPN

Pada kesempatan itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya Stranas PK menyikapi isu strategis penyelenggaran pemilu dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) papua, pada kinerja 2023-2024.

Dia mengatakan, strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisinya yang sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik. Stranas PK, imbuh Jaleswari, juga dapat mendorong peningkatan bantuan keuangan parpol, dan pembenahan tata kelola partai politik dengan penerapan Sistem Integritas partai politik yang saat ini dilakukan oleh KPK.

Baca Juga: Wah! PSI Cium Dugaan Korupsi di Proyek Mahakarya Anies Baswedan, Gak Main-main!

"Pemerintah memang sudah menaikkan bantuan dari Rp100 menjadi Rp1000. Tapi berdasarkan hasil kajian KPK dan LIPI idealnya kenaikan disarankan sebesar Rp8.500 per suara, dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja, penguatan integritas, dan akuntabilitas tata kelola di internal partai. Ini juga harus disikapi oleh Stranas PK," ujarnya.

Dalam kaitan soal DOB Papua, Jaleswari meminta Stranas PK melakukan pendampingan sebagai upaya pembenahan sistem pencegahan korupsi, di antaranya dengan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan inspektorat dan APIP untuk pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.