Pasang Surut Nasib Pelaku Ritel di Sektor Mal Akibat Pandemi hingga Ketidakstabilan Ekonomi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pandemi hingga ketidakstabilan ekonomi global membuat nasib pelaku ritel di pusat perbelanjaan menjadi terombang-ambing. Seperti yang diketahui, pemerintah membuat berbagai respons kebijakan guna menangani pandemi di Tanah Air, mulai dari pembatasan kerumunan hingga kewajiban vaksin. Di sektor ritel sendiri, kebijakan yang berlaku juga termasuk pembatasan jumlah pengunjung dan jam operasional, bahkan penutupan sementara pusat perbelanjaan yang merupakan ruang publik.

Kebijakan-kebijakan itu berdampak pada jumlah kunjungan serta tingkat penjualan. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan jumlah kunjungan dan tingkat penjualan di pusat perbelanjaan terkoreksi hingga ke angka 60% secara nasional bila dibandingkan pada kondisi normal.

“Di 2022 ini, kami perkirakan bisa naik hingga 70%-80%, bahkan 90%. Tapi, paling tidak, 80% tercapai secara nasional,” ujar Alphonzus di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Baca Juga: Asosiasi Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan untuk Pusat Perbelanjaan

Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketua Tim pada Direktorat Bina Usaha Perdagangan Kemendag, Widiantoro, mengungkapkan penjualan eceran sempat mengalami penurunan hingga ke angka 20,6% pada Mei 2020. Kondisi baru mulai membaik pada Oktober 2021 hingga saat ini.

Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan diri para pelaku ritel untuk menjalankan bisnis mereka. Akhirnya, banyak pelaku ritel yang memutuskan untuk melakukan konsolidasi atau menghentikan operasi bisnis mereka.

“Mereka [pelaku ritel] ingin mengembangkan usaha tetapi masih wait and see, dan ini keterusan. Akibatnya, occupancy tenant di DKI Jakarta itu selama dua tahun ini rata-rata turun antara 5-15%,” ungkap Ellen Hidayat, Ketua DPP DKI Jakarta APPBI.

Nasib pelaku ritel makin rentan dengan situasi perekonomian global yang mengalami gelombang inflasi serta krisis energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Alphonzus mengatakan restoran dan kafe akan menjadi yang paling terdampak akibat kondisi tersebut.

“Dampak yang paling terasa itu di restoran dan kafe, karena menggunakan gas. Jadi, biaya produksi bisa naik dan akhirnya harga naik," katanya.

Hingga saat ini, para pengusaha masih berupaya mempertahankan biaya produksi agar tak perlu menaikkan harga jual. Akan tetapi, bila dampak krisis global masih terus berlanjut, maka ada kemungkinan pelaku usaha terpaksa menaikkan harga produk mereka.

"Saya tidak tahu apakah pelaku usaha bisa bertahan terus dengan tidak menaikkan harga. Tetapi sekarang, saya kira sudah ada kecenderungan kenaikan harga," tuturnya.

Rentannya Nasib Pelaku di Sektor Pusat Belanja

Ellen mengaku pusat perbelanjaan yang menjadi anggotanya selalu waswas tiap minggunya lantaran menanti kebijakan pemerintah. Sebab, tiap kali kasus Covid-19 mengalami peningkatan, pusat perbelanjaan menjadi salah satu pihak yang disasar oleh kebijakan pemerintah.

“Makan di restoran dibatasi, masuk mal wajib vaksin, dan kebijakan lainnya, itu membuat pengunjung jadi malas ke mal, karena masyarakat Indonesia itu tidak suka sesuatu yang ribet,” terangnya.

Menurut Ellen, hanya 10% dari pusat belanja anggota APPBI yang memiliki tingkat jumlah kunjungan sebesar 70% hingga 80%. Sementara sisanya memiliki tingkat kunjungan di angka 65%. “Kebanyakan anggota kami rata-rata trafik masih di 65%, mereka ini jalan di tempat.”

Teranyar, pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib vaksin booster bagi masyarakat yang ingin mengunjungi tempat publik, termasuk mal. Karena kebijakan ini, jumlah pengunjung mal menurun sebesar 10% dalam kurun waktu seminggu.