Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

ACT Terima Rp1,7 Triliun, PPATK: Setengahnya Mengalir ke Entitas Pribadi

ACT Terima Rp1,7 Triliun, PPATK: Setengahnya Mengalir ke Entitas Pribadi Kredit Foto: Antara/Abriawan Abhe
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dana yang masuk ke lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut mencapai Rp1,7 triliun. Dijelaskan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), setengah dari dana tersebut mengalir ke unit-unit usaha yang terafiliasi dengan pengurus ACT secara pribadi.

"Kami melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi. Itu kan angkanya masih Rp1 triliunan ya yang kami lihat," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022).

Baca Juga: Terkuak! Koperasi Syariah 212 Ternyata Beneran Terima Aliran Dana ACT, Jumlahnya Gak Main-main!

Ivan menjelaskan, setengah dana itu dialirkan ke usaha-usaha lain di bawah ACT yang terafiliasi dengan pimpinan ACT. Setelah itu, dana tersebut dialirkan kembali ke pimpinan ACT. Selanjutnya, pimpinan ACT malah menggunakan dana pengembalian tersebut untuk keperluan pribadi.

Hanya saja, Ivan tak menyebutkan secara pasti apakah aliran dana masuk Rp1,7 triliun itu merupakan donasi publik atau bukan. Dia juga tak merinci rentang waktu dana itu masuk ke ACT.

Selain menemukan aliran dana masuk, PPATK juga telah memblokir 843 rekening milik ACT. Dalam ratusan rekening tersebut, terdapat dana Rp11 miliar.

Ivan menambahkan, lembaga filantropi yang melakukan penyelewengan dana donasi bukan hanya ACT. Kini, pihaknya telah menemukan 176 lembaga filantropi lainnya yang melakukan penyelewengan dengan modus serupa dengan ACT.

Baca Juga: Waspadalah! Permainan Sambo Disebut Sudah Tidak Beres: Mana Bisa Sapu Kotor Menyapu Bersih?

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: