Coba Saja Ferdy Sambo Dipecat, Dahlan Iskan: Kasus Kematian Brigadir J Makin Mudah Diungkap

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengungkapan kasus kematian Brigadir J dinilai akan lebih mudah jika Irjen Ferdy Sambo dipecat dari keanggotaan Polri. Hal itu disampaikan Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Menurut Dahlan Iskan, dengan pemecatan Irjen Ferdy Sambo, penyidikan perkara kematian Brigadir J makin mudah dilakukan untuk mengungkap pelaku utamanya.

Baca Juga: Minta Publik Tidak Buat Spekulasi Liar Soal Kasus Brigadir J, Ahmad Sahroni: Kita Percayakan pada Polisi

"Begitu Sambo dipecat semuanya menjadi lebih mudah. Sambo sudah bukan lagi anggota Polri. Ia sudah menjadi orang sipil biasa," ujar Dahlan Iskan dikutip catatan hariannya di Dis'Way yang berjudul Mendung Udan, Senin, 8 Agustus 2022.

Namun, menurut Dahlan Iskan, yang membingungkan adalah status Sambo sekarang. Sebab, mantan Kadiv Propam itu hanya dikenai pelanggaran kode etik Polri. Sambo tidak dikenakan pasal kejahatan pembunuhan.

Dahlan menjelaskan, jika melanggar kode etik berat, Sambo hanya diberhentikan sementara. Jika melanggar kode etik ringan, Sambo cukup dengan diberi surat peringatan. Kemudian, jika melanggar kode etik sangat berat, Sambo akan dipecat.

Akan tetapi, imbuh Dahlan Iskan, kebingungan itu lantas menjadi jelas. Terutama setelah Menko Polhukam Mahfud MD membuat pernyataan bahwa pemeriksaan etik dan pidana bisa saja beriringan. "Proses pidana itu lama. Pengadilan etik bisa cepat," begitu kata Mahfud.

"Maksudnya: dengan memproses Irjen Pol Sambo secara etik statusnya sebagai anggota Polri bisa segera ditentukan. Kalau pelanggaran etiknya berat: dipecat. Dan itu bisa berlangsung hanya satu-dua hari," jelas Dahlan Iskan.

Menurut Dahlan, jika telah dipecat, Sambo akan menjadi masyarakat sipil biasa. Pemerikasaan terhadapnya pun tidak ada hambatan. "Para pemeriksa yang masih berpangkat perwira pertama pun tidak lagi 'sungkan'. Aturan disiplin ketaatan berdasar pangkat juga sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Menurut Dahlan, kelihatannya pimpinan Polri ingin mendahulukan yang etik untuk memudahkan teknis pemeriksaan. Apalagi, dengan penjelasan Mahfud MD bahwa perkara ini bukan kriminal biasa.