Sri Mulyani: RAPBN 2023 Akan Dirancang Kebal Guncangan dan Gejolak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini situasi perekonomian global sedang mengalami guncangan dan gejolak, serta adanya ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi.

"Ini kita sering menyebutkan sebagai shock absorber. Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga," kata Sri Mulyani dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), mengutip sebagaimana dalam siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (9/8/2022).

Baca Juga: Kurangi Beban APBN Harus Benahi Mekanisme Penyaluran Subsidi

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2022 dunia akan diproyeksikan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat. Hal ini didukung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun ini, dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2023.

"Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen dari sisi di negara maju, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen," jelasnya.

Baca Juga: APBN Surplus Tanda Kegiatan Ekonomi Indonesia Semakin Jauhi Resesi

Sementara itu, ia juga menyampaikan arahan Presiden terkait defisit APBN Tahun 2023 harus di bawah 3 persen untuk menjaga sisi sustainability-nya. Untuk itu dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menyebut akan tetap mendukung berbagai prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan Pemilu.

"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," pungkasnya.