BBM Subsidi Berpotensi Jebol, Pemerintah Tolong Dengar Saran Pengamat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Besarnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite yang hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (KL) atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 KL.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM subsidi pasti jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.

"Tidak bisa dihindari pemerintah akan dihadapkan pada dilema yang sulit. Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun. Jika tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU, yang berpotensi menyulut keresahan sosial," ujar Fahmi, Minggu (14/8/2022).

Baca Juga: Pemerintah Diminta Pertimbangkan Harga dan Subsidi BBM Berdasarkan Daya Beli Masyarakat

Fahmy mengatakan, dalam kondisi tersebut, Menteri ESDM Arifin Tastrif hanya bisa mengimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi. Tasrif yang biasanya irit bicara, sekali berbicara tidak punya makna sama sekali.

"Alasannya, konsumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity akan tetap mengonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan. Arifin melupakan tabung LPG 3 kg tertulis “hanya untuk orang miskin”, faktanya lebih 60% konsumen yang bukan miskin tetap mengonsumsi gas melon karena distribusi terbuka," ujarnya. 

Lanjutnya, guna mencegah jebolnya kuota tersebut, maka hanya pembatasan yang tegas dan lugas yang dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi.

"MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsisdi agar tepat sasaran. Bahkan, justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses," ucapnya.

Menurutnya, terdapat dua kebijakan yang dapat mencegah jebolnya BBM bersubsidi. Pertama, tetapkan segera dalam Perpres bahwa hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan solar.

Kedua, turunkan disparitas yang menganga antara harga Pertamax dan Pertalite, dengan menaikan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp1.500 per liter.

"Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara suka rela. Perlu juga dilakukan komunikasi publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax sesungguhnya lebih baik untuk mesin kendaraan dan lebih irit," ungkapnya.

"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan mengimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan, tidak mundar-mundur saja," imbuhnya.