Peringatan Keras Jokowi Terkait Politik Identitas di Pilpres 2024 Perlu Diperhatikan Elite Parpol

Dikatakan akademisi yang akrab disapa Herbud itu, hasil dari politisasi agama dan politik identitas masih terasa hingga saat ini. Artinya, isu-isu agama masih menjadi senjata ampuh para politisi karbitan sehingga presiden harus menyampaikan hal tersebut karena mengetahui polarisasi-polarisasi seperti itu masih digunakan. 

“Kalau pertanyaannya apakah sudah terasa, kan pasca 2019 sampai hari ini soal isu agama itu tidak hilang sepenuhnya, artinya apa yang disampaikan oleh presiden berarti memang kondisi itu masih ada, bahkan presiden menyampaikan jangan sampai digunakan,” ujarnya. 

Menurut Herbud, untuk menghindari terjadinya politisasi agama dan politik identitas harus ada fakta politik yang tidak mengusung pasangan calon presiden hanya dua pasangan, tetapi lebih dari itu karena dua pasangan sangat berpotensi membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. 

“Aspek realitas politik harus ada semacam fakta politik itu tidak dua pasang ya, artinya harus lebih kalau dua pasang maka peluang untuk terjadi itu sangat besar, maka harus lebih dari dua pasang untuk menghindari itu, tiga atau empat itu dari aspek politik ya,” ucapnya.

Herbud pun menyarankan agar seluruh Pemerintah di bawah kepemimpinan presiden baik itu menteri dan jajarannya sampai kepala-kepala daerah harus mewaspadai dan melaksanakan apa yang menjadi arahan daripada presiden untuk melakukan satu gerak langkah, dan memastikan apa yang disampaikan oleh presiden ini bisa terbukti dan berjalan dengan baik.

“Dari aspek kenegaraan seluruh lembaga tinggi, negara harus betul-betul menjalankan ini dan melaksanakan ini secara serius, DPR DPRD kemudian MPR, DPD RI kemudian juga para tentara nasional Indonesia dan lain sebagainya itu harus melaksanakan,” jelasnya.