NasDem Mesra dengan PDIP, Bagaimana Nasib Demokrat dan PKS?

Dengan bertemunya NasDem dengan PDIP, pertanyaan seputar nasib Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi perbincangan. Menurut Ujang Komarudin, baik Demokrat maupun PKS berpeluang berlabuh ke koalisi lain jika Partai NasDem dan PDIP berkoalisi di Pemilu 2024.

Dijelaskan pengamat politik dari Universitas Al Azhar itu, kedua partai itu bisa masuk ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau koalisi Partai Gerindra-PKB.

Baca Juga: Ya Ampun... Demokrat dan PKS Belum Masuk Daftar Safari Politik PDIP yang Dipimpin Puan

"Keduanya mungkin saja berpencar, ada yang ke KIB atau ke Gerindra-PKB, kita lihat saja nanti perkembangan yang ada karena di KIB kan juga belum ada capres-cawapresnya," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (23/8).

Menurut Ujang, pertemuan antara PDIP degan NasDem pada Senin (22/8) membuka peluang Partai Demokrat dan PKS bergabung dengan koalisi lain saat keduanya dinilai masih mengalkulasi hitungan politiknya.

"Semua masih mungkin, justru ini yang menarik perpolitikan Indonesia ke depan," kata Ujang.

Namun begitu, Ujang merespons positif pertemuan antara Puan Maharani dan Surya Paloh. Apalagi, Partai NasDem merespons terkait kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024.

"Ini kan hal yang positif dan namanya politik kan bisa berubah. Tinggal kepentingan dan kesepakatan di antara kedua partai," kata Ujang.

Sebelumnya, PDIP memastikan tidak bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Kamis, 23 Juni 2022.

"Ya kalau dengan PKS, tidak (bekerja sama)," ujar Hasto dalam tayangan Top News di Metro TV, Kamis, 23 Juni 2022.

Baca Juga: Anies Disebut Sosok Capres Paling Pas Buat Partai Demokrat, NasDem, dan PKS, Pengamat: Anies Merepresentasikan Ketiga Parpol

Hasto tidak menjelaskan secara gamblang alasan menolak dua partai tersebut. Namun, Hasto menilai PKS dan Partai Demokrat memiliki prinsip politik yang berbeda dengan PDIP.

Namun, Hasto mengungkapkan kriteria kerja sama politik yang dipegang teguh PDIP. Menurut dia, kerja sama politik itu harus saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Terpenting untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elite," ucap Hasto.